Pemerintah Usul Merpati Jual Aset

Jakarta - Pemerintah mengusulkan kepada manajemen PT Merpati Nusantara Airlines untuk menjual aset-asetnya berupa Boeing 737-200 dan pesawat Fokker untuk mengatasi kesulitan cash flow mereka dalam 4 bulan ke depan, sebelum dilakukan proses strategic sale dan penyertaan modal pemerintah (PMP) di BUMN tersebut.Hal itu disampaikan Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia Nasution di sela acara perpisahan dan buka puasa bersama Menkeu Boediono di Kompleks Widya Chandra Jakarta, Selasa (19/10/2004) malam."Dalam jangka pendek, kita belum melihat upaya untuk meningkatkan penghasilannya dan memperbaiki arus cash-nya, atau dengan melepas asetnya yang berupa beberapa pesawat, kemudian dia ganti dengan leasing pesawat yang lebih banyak, sehingga penghasilannya meningkat," katanya.Menurut dia, scheme yang ditawarkan pemerintah untuk penyelesaian cash flow Merpati sudah disepakati oleh kreditur lainnya seperti Bank Mandiri dan Garuda Indonesia Airlines.Merpati saat ini membutuhkan injeksi modal Rp 600 miliar. Dana itu diperlukan untuk menutup utang-utangnya kepada pemerintah, Bank Mandiri dan Garuda.Dengan scheme ini, lanjut dia, diharapkan kondisi Merpati bisa lebih baik sehingga bisa mempengaruhi harga jualnya saat dilepas kepada investor dalam proses strategic sale nantinya.Saat ditanya apakah pemerintah perlu menyuntikkan modal untuk BUMN tersebut, Mulia menegaskan, tidak ada penyuntikan modal untuk Merpati. Sejauh ini pemerintah hanya meminta kepada Merpati untuk menjual asetnya agar memperoleh dana, mengingat yang dihadapi perusahaan itu saat ini adalah masalah cash flow. Sehingga untuk jangka pendek, hanya penjualan aset yang bisa dilakukan.Pemerintah tidak menyarankan berapa banyak pesawat yang harus dilepas. Namun yang pasti Merpati memiliki Boeing 737-200 dan beberapa pesawat Fokker.Dengan penjualan aset tersebut, diharapkan dalam 4 bulan ke depan Merpati untuk sementara bisa mengatasi cash flow-nya sambil menyiapkan proses strategic sale, dan pemerintah memiliki waktu untuk menyiapkan peraturan pemerintah untuk mengubah utang Merpati menjadi PMP.Mulia yakin manajemen Merpati tidak akan mempermasalahkan hal itu mengingat tidak ada pilihan lain. "Saya kira nggak ada pilihan lain. Mereka harus terima karena itu tak hanya usulan pemerintah, tapi juga kreditur lain yang memiliki kepentingan yang sama. Mereka juga nggak mau duitnya hilang di situ," ujarnya.Dia menjelaskan, sebelum dilakukan strategic sale dan PMP, pemerintah akan melakukan audit sesuai persetujuan DPR terhadap Merpati. Diperkirakan proses penunjukan auditor sampai penyelesaian audit akan memakan waktu 3-4 bulan. Setelah proses audit selesai, baru pemerintah akan menerbitkan PP menegenai PMP."Kelihatannya memang hanya masalah teknis, tapi ini harus fokus karena izin sudah diberikan DPR yang lalu, kecuali ada perubahan dari DPR yang baru," kata Mulia.Isu lain menyangkut Merpati adalah berapa nantinya saham pemerintah di BUMN tersebut setelah utangnya dijadikan PMP. Apakah fifty-fifty atau kurang dari itu."Kan nggak mungkin kerugiannya diberikan kepada pemerintah saja, tapi juga harus sama-sama dibagi dengan Bank Mandiri dan Garuda. Pemerintah inginnya sharing secara fair, yang proporsional, karena pemerintah juga tidak ingin kreditur lain yang menanggung rugi karena modal Merpati sudah negatif," demikian Mulia. (sss/)