Menteri Ekonomi SBY Jangan Cuma Pro Pasar

Jakarta - Menteri-menteri yang ditaruh pada pos ekonomi kabinet SBY diharapkan jangan hanya melihat pasar uang, tapi juga tetap fokus pada pasar tenaga kerja dan industri. Hal ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena pasar uang hanya bersifat temporer (short term)."Kalau sektor riil dan tenaga kerja hancur kalaupun ada investasi hanya jangka pendek. Yang kita inginkan long term foreign and direct investment. Itu yang harus diubah. Jadi yang menjadi menteri keuangan dan menteri perekonomian orang yang mau bekerja keras untuk mengubah sektor riil. Bukan menteri yang hanya melihat pasar uang, karena ini ada ketimpangan antara pasar uang, pasar tenaga kerja dan industri," kata Pengamat Ekonomi UI Nina Sapti Triaswati di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), Rabu 20/10/2004).Menurut Nina, sejauh ini nama-nama calon menteri ekonomi yang muncul sebagian sudah baik, meski ada satu dua nama yang didemo mahasiswa. "Yang penting sekarang siapa menteri keuangan. Titik tolak yang paling utama adalah di situ. Kalau Menteri Perdagangan memang dia harus tahu teknis dan teori. Tapi menteri keuangan itu megang uang. Anggaran itu menjadi situmulus bagi perekonomian. Kalau salah itu anggaran nanti tidak ada stimulus," ujarnya.Untuk memilih calon menteri SBY memang harus mengakomodasi semua pihak. Namun yang harus diingat menurut Nina, adalah visi dan misi awal SBY yakni membuat perubahan yang signifikan supaya sektor riil bergerak. Sehingga harus dipilih orang-orang yang betul-betul mau melakukan perubahan. "Yang penting adalah bagaimana SBY bisa menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah perubahan yang berpihak pada rakyat, pada industri dan pertanian. Sepanjang koridor kebijakan itu, menkeu, menko akan berada dalam koridor SBY," katanya.Soal tudingan ada nama-nama calon menteri yang dikatakan pro IMF, menurut Nina, hal tersebut sudah tidak relevan karena Indonesia sendiri sudah keluar dari IMF. "Saya tidak melihatnya yang pro atau tidak. Kita sudah di luar IMF, memilih ekonomi yang berpihak pada rakyat. Kalau menurut saya isunya diselewengkan sedikit seolah-olah sekadar pro IMF. Padahal intinya, IMF itu gagal di semua negara. Bukan itu isunya, isunya adalah berani tidak kita mengubah sikap kita," kata Nina.Mengenai nama Rizal Ramli, yang dikabarkan calon kuat menjadi Menteri Keuangan, menurut Nina hal tersebut tidak menjadi masalah, meskipun ada sekelompok orang yang memberikan citra negatif. "Saya lihat dia (Rizal Ramli) punya kapabilitas. Leadershipnya baik. Jadi kenapa tidak. Kalau saya melihat baik-baik saja, asalkan satu hal, perubahan itu dilakukan tahap demi tahap sehingga membuat pasar tidak berfluktuasi terlalu tinggi. Jadi ekspektasi yang bisa dibangun adalah perubahan yang lebih baik. Masalahnya ada image yang diciptakan sebagian orang. Tapi yang penting adalah bagaimana SBY bisa menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah perubahan yang berpihak pada rakyat dan pada industri dan pertanian," katanya.Untuk menghilangkan kecemasan orang tentang kemampuan calon menterinya, menurut Nina, SBY harus membuktikan bagaimana 100 hari pertama. Bagaimana perubahan itu berlangsung dan arahnya ke mana. "Karena ekspektasi pasar juga harus dijaga. Yang berubah dalam pemerintahan SBY adalah ekspektasi masyarakat terhadap ekonomi lebih baik," ujarnya.Saat ini kata Nina, sektor formal telah kehilangan 5,7 juta orang meskipun ada tambahan pekerja di sektor pasar uang sebesar 600 ribu orang. Hal ini menunjukkan orang yang bekerja di sektor keuangan berkembang. "Tapi orang yang bekerja di pertanian dan industri kena PHK. Sedangkan benefit tambahan 600 ribu karyawan tetap tercatat biaya (costnya) kira-kira 6 juta, jadi nettonya minus," katanya. Senada dengan Nina, Pengamat Pasar Modal Goei Siaw Hong mengatakan, nama-nama calon menteri yang keluar sudah acceptable (diterima) karena beberapa calon menteri yang sudah disebut mazhabnya ekonomi pasar. "Saya katakan bahwa yang diinginkan pasar adalah free market dalam arti campur tangan pemerintah dalam bisnis atau industri tidak terlalu banyak," kata Goei.Nama-nama seperti Sri Mulyani, Marie Pangestu dan Anggito Abimanya dinilai Goei cukup mewakili keinginan pasar. Sedangkan nama Aburizal Bakrie dan Rachmat Gobel, menurutnya, bisa menimbulkan conflict of interest terhadap bisnisnya. "Saya tidak mau komentar orang. Saya hanya saya pikir nama-nama yang keluar so far tidak ada masalah. Kalau Aburizal saya tidak tahu madzhab pikirannnya soalnya tidak pernah menulis. Tapi kalau Marie Pangestu dan Sri Mulyani ini cenderung pro pasar. Masuknya Aburizal yang dikhawatirkan adalah potensi conflik of interest dengan bisnisnya. Tapi selama dia bisa menjaga conflict of interest tidak masalah. Begitu juga dengan Rachmat Gobel dikhawatirkan conflict of interestnya," katanya. (san/)