Janji Serap Anggaran, Pejabat Tinggi DKI Ini Rela Disembelih Jokowi

Janji Serap Anggaran, Pejabat Tinggi DKI Ini Rela Disembelih Jokowi

Bagus Prihantoro Nugroho - detikFinance
Rabu, 19 Jun 2013 15:02 WIB
Janji Serap Anggaran, Pejabat Tinggi DKI Ini Rela Disembelih Jokowi
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Jokowi cukup keras menegur para kepala dinas dalam hal serapan anggaran APBD 2013 DKI Jakarta yang masih minim. Jokowi langsung menodong satu per satu anak buahnya untuk bekerja keras menyerap anggaran 2013.

Bahkan ada seorang kepala dinas berani sesumbar siap disembelih oleh Jokowi, jika tak bisa memenuhi target serapan anggaran minimal 97%. Adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budiman yang rela disembelih.

Peristiwa ini terjadi ketika Jokowi menegur satu per satu kepala dinas saat memimpin Pengarahan Penyerapan Anggaran Pemprov DKI Jakarta 2013 yang dihadiri Kepala dan Perwakilan SKPD DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat hari ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami dari 167 kegiatan ada 8 yang tidak bisa dilaksanakan. Saya siap disembelih kalau nanti nggak mencapai target," kata Arief saat ditanya Jokowi terkait penyerapan anggaran dinas pariwisata dan kebudayaan, di Balaikota, Jakarta, Rabu (19/6/2013)

Reaksi Arief ini langsung direspons Jokowi, Mantan Walikota Solo ini menanggapi enteng dan memuji janji anak buahnya tersebut. "Nah gini lho siap disembelih," kata Jokowi.

Jokowi mempertanyakan serapan anggaran masing-masing dinas di DKI Jakarta yang kelewat minim. Misalnya dinas perumahan hanya baru terserap 2,18%, dinas perhubungan 4,4% dan sebagainya.

Kejadian ini membuat kepala dinas perumahan sempat ditegur keras oleh Jokowi. Saat ditanya kesanggupannya menyerap anggaran, kepala dinas perumahan hanya menjawab sanggup menyerap anggaran di atas 90%.

"Bagaimana sih? Tadi kan saya bilang kalau maksimal SILPA-nya 3%. Kalau 90 kan jadi berapa itu?" tegur Jokowi.

Beberapa kepala dinas lainnya yang dianggap minim serapan anggarannya seperti perhubungan, pertamanan, pekerjaan umum, kelautan, perpustakaan, dinas kebakaran, koperasi, dinas olahraga juga kena tegur. Jokowi juga berpesan agar masalah penanganan e-KTP bisa dituntaskan di DKI Jakarta.

"Dipastikan juga itu di Kemendagri kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Pastikan itu e-KTP bisa terlaksana nggak. Yang lain kalau tidak ada saya anggap bisa 97%," tegas Jokowi.

(hen/dnl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads