Hatta Sebut Pembagian Balsem Lebih Tertib Dibanding BLT 2005 dan 2008

Hatta Sebut Pembagian Balsem Lebih Tertib Dibanding BLT 2005 dan 2008

Mega Putra Ratya - detikFinance
Senin, 24 Jun 2013 12:35 WIB
Hatta Sebut Pembagian Balsem Lebih Tertib Dibanding BLT 2005 dan 2008
Foto: dok.detikFinance
Jakarta -

Pemerintah mulai Sabtu lalu mulai membagikan bantuan langsung sementara masyarakat (Balsem) kepada 15,5 juta keluarga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM subsidi. Pembagian Balsem menurut pemerintah lebih tertib.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemberian Balsem saat ini lebih tertib ketimbang bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah pada 2005 dan 2008 lalu.

"Dari pantauan kita, jauh lebih tertib dibandingkan 2008 dan 2005. Mengapa lebih tertib? Karena diberitahu jamnya, kapan mengambil dan yang mengambil itu berbeda dengan 2008-2005, karena mereka yang betul-betul memegang kartu yang berhak. Kalau dulu kan kupon, kupon ini bisa dititipkan orang bisa dijualnya dengan orang, sehingga kesan tidak tepat sasarannnya itu tinggi," tutur Hatta di Istana Negara, Jakarta, Seni (24/6/2013).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sampai saat ini, memang belum seluruh keluarga sasaran menerima Balsem. Pemerintah meminta PT Pos Indonesia menyalurkan kartu perlindungan sosial (KPS) dengan cepat, sehingga 1 Juli 2013 sudah seluruh keluarga sasaran bisa menerima Balsem ini. Untuk tahap pertama, Balsem akan dibagikan sekaligus untuk 2 bulan atau Rp 300 ribu.

Dari data PT Pos Indonesia, saat ini dana Balsem baru disalurkan kepada 29.000 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Berarti, penyaluran Balsem ini hanya 0,19% dari total masyarakat yang berhak menerima sebanyak 15,5 juta.

Selain soal Balsem, Hatta menyampaikan pantauan harga-harga bahan kebutuhan pokok pasca kenaikan harga BBM subsidi Sabtu lalu. Menurut Hatta, memang ada kenaikan harga karena menjelang puasa dan lebaran. Namun dia ingin kenaikan tidak bersifat spekulasi.

"Menhub telah menetapkan kemarin itu kenaikan tarif angkutan 15 persen. Kenaikan 15 persen itu adalah sangat wajar," kata Hatta.

Namun Hatta meminta kenaikan ini tertib sehingga tidak liar besarannya di lapangan. Pemerintah daerah diminta untuk mengawasi besaran kenaikan tarif angkutan di lapangan.

(dnl/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads