Sofjan Wanandi: Waktu Kenaikan BBM Tak Tepat, Membuat Kami Pusing

Jakarta - Kalangan pengusaha mengeluh karena waktu atau momentum kenaikan harga BBM subsidi yang diberlakukan pemerintah sejak Sabtu lalu tidak tepat. Pengusaha mengaku pusing dengan keputusan ini.

"Ini momentum kenaikan harga BBM sama sekali tidak tepat, membuat kami pusing," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi ketika ditemui di Kantor Pusat Apindo, Kuningan, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Dikatakan Sofjan, tidak tepatnya keputusan kenaikan harga BBM subsidi ini, karena keputusan yang diambil ada di tahun politik sehingga keputusannya serba politik bukan ekonomi.

"Keputusannya diambil di tahun politik, jadi keputusannya kepentingan politik dari pada ekonominya," kata Sofjan.

Apalagi saat ini, kata Sofjan, ekonomi dunia sedang turun, dan barang impor ilegal makin deras masuknya. "Kurs kita melemah, akan masuk puasa dan lebaran, anak mau masuk sekolah, jadi serba tidak tepat, barang produksi kita tidak laku," ungkapnya.

Namun Sofjan mengaku tidak bisa menyalahkan pemerintah, karena memang subsidi BBM harus ditekan. Dia meminta pemerintah mencari cara untuk menyelesaikan hambatan ekonomi pasca kenaikan harga BBM subsidi.


Tahan Pengiriman Barang

Dalam kesempatan tersebut, Sofjan yang melakukan jumpa pers dengan beberapa kalangan pengusaha mengatakan, pasca kenaikan harga BBM subsidi, para pengusaha memilih menahan pengiriman barang. Karena tarif angkutan masih naik seenaknya.

Dikatakan Sofjan, pengusaha menunggu sampai pemerintah dan Organda (Organisasi Angkutan Darat) memutuskan berapa tarif kenaikan angkutan baik darat maupun laut.

"Kita masih tunggu kepastian dan kesepakatan dari Pemerintah dan Organda berapa kenaikan tarif angkutan akibat naiknya harga BBM ini," ujarnya.

Sofjan juga mendesak agar kesepakatan kenaikan tarif angkutan ini bisa secepatnya karena berpengaruh stok barang.

"Minimal 3 hari atau minggu ini sudah diputuskan, karena ini berpengaruh pada stok barang, kita pengusaha sudah komit agar beban masyarakat tidak terlalu berat dan tidak terjadi spekulasi harga barang jika harga barang kebutuhan tersedia cukup di masyarakat," ujarnya.

Namun pengusaha meminta kenaikan tarif angkutan nantinya tidak lebih dari 15%-20%.

"Jangan terlalu tinggi hingga 30% sesuai permintaan Organda, tapi kalau dilihat dari sisi mereka yang tarif tidak pernah naik selama 5 tahun terakhir juga kita maklum, untuk itu kami berharap ada kompromi antara pemerintah dan Organda," tandasnya.

(rrd/dnl)