Sebut Nama Capres 2014, Rapat Soal Jaminan Kesehatan di DPR Memanas

Sebut Nama Capres 2014, Rapat Soal Jaminan Kesehatan di DPR Memanas

- detikFinance
Rabu, 10 Jul 2013 14:30 WIB
Sebut Nama Capres 2014, Rapat Soal Jaminan Kesehatan di DPR Memanas
Jakarta - Beberapa nama calon presiden disebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara pemerintah dengan komisi IX DPR RI. Nama itu adalah Megawati Soekarno Putri, Prabowo, Aburizal Bakrie bahkan Joko Widodo (Jokowi). Sontak, rapat menjadi ricuh karena hujan interupsi.

Adalah Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar yang mengutarakan hal tersebut. Konteksnya adalah terkait tidak sulitnya Presiden terpilih 2014 menjalankan roda pemerintah karena beban fiskal pada APBN sudah teratasi.

"Jadi nanti siapapun presidennya apakah Presiden Megawati, Presiden Prabowo, Presiden Jokowi, oh ada Presiden Aburizal Bakrie juga. Nantinya itu sudah cukup tenang karena beban APBN ini sudah aman. Tidak perlu khawatir lagi," kata Mahendra dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/7/2013)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Belum selesai Mahendra menjelaskan, susana rapat menjadi sangat ricuh. Banyak suara interupsi yang dilontarkan kepada pimpinan sidang Soeprayitno. Kemudian tidak sedikit juga yang langsung bicara walaupun belum dipersilahkan pimpinan.

"Interupsi pimpinan. Ini kenapa harus diucapkan nama presiden. Kenapa harus Megawati. Maksudnya apa ini. Terlalu tendensius," kata salah satu anggota dewan.

Kericuhan memang hanya berlangsung 10 menit. Namun, hal itu membuat Mahendra tidak dapat melanjutkan pembahasan terkait anggaran untuk jaminan kesehatan pada program BPJS. Mahendra kemudian hanya diam, hingga suasana rapat kembali kondusif.

"Sudah sudah, Pak Mahendra silahkan lanjutkan penjelasannya. Kita kasih kesempatan untuk menjelaskan," tegas Soeprayitno menenangkan rapat.

Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka sempat mengutarakan ketidaknyamanan dari cara penyampaian Mahendra. Menurutnya Mahendra tidak menghargai komisi IX.

"Saya terganggu dengan tekstur dari Wamenkeu. Ini amanat bukan dari pansus fraksi. Dua tahun kita membahas UU ini, jadi rasa untuk menghargai ini penting. Kita tidak menjatuhkan, karena pemerintah terus akan berubah," sebut Rieke.

Sebagai informasi, sebelumnya Mahendra menjelaskan bagaimana pemerintah saat ini sukses melakukan penjagaan fiskal pada APBN, salah satunya dengan cara menaikan harga BBM. Fiskal yang terjaga, menurutnya dapat memudahkan pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, dengan fiskal yang sehat, optimalisasi anggaran juga bisa dipergunakan untuk sektor lain. Seperti untuk anggaran kesehatan. Namun, Ia menuturkan anggaran kesehatan tahun 2014 melalui Kementerian terkait, dapat diajukan dalam pembahasan.

Rapat hari ini adalah bertujuan untuk mencari solusi atas kesiapan program BPJS kesehatan yang akan dimulai tahun 2014. Rapat yang sudah berlangsung 4 jam ini berlangsung panas dan masih belum mendapatkan hasil.


(ang/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads