Pengusaha Pertanyakan Operasi Pasar Daging Bulog Cuma di Jabodetabek

Pengusaha Pertanyakan Operasi Pasar Daging Bulog Cuma di Jabodetabek

- detikFinance
Senin, 15 Jul 2013 13:38 WIB
 Pengusaha Pertanyakan Operasi Pasar Daging Bulog Cuma di Jabodetabek
Mentan Suswono meninjau RPH
Jakarta - Beberapa hari lagi 800 ton daging impor dari 3.000 ton yang diimpor Perum Bulog akan tiba di Jakarta. Daging-daging itu akan disebar di Jabodetabek dalam rangka operasi pasar untuk meredam harga daging.

Komite Daging Sapi (KDS) mempertanyakan kebijakan tersebut. Menurut KDS, faktanya kini lonjakan harga daging mulai merata di berbagai wilayah Indonesia, tak hanya di Jabodetabek.

Sekjen Komite Daging Sapi (KDS) Jakarta Afan Anugroho mengatakan, logika berpikir pemerintah salah, karena meyakini dengan memasok daging di Jabodetabek maka otomatis akan meredam harga daging di wilayah lainnya. Gagasan ini pernah disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Suswono.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintah melihat harga daging sapi naik, lalu menstabilkan harga daging tapi kenapa hanya di Jakarta? Saya merasa seperti melihat dagelan yang lucu," kata Afan kepada detikFinance, Senin (15/7/2013)

Afan menuturkan ,faktanya harga daging di Aceh dan Papua sempat tembus Rp 125.000 perkKg memasuki Puasa. Bahkan harga daging di sentra-sentra sapi Indonesia juga mulai melonjak tajam.

"Problemanya sekarang ini sejak 2013, harga sudah naik merata, Papua dan Aceh Rp 125.000. Juga di Lumajang, Banyuwangi Jawa Timur, Lampung padahal itu sentra-sentra daging kenapa harganya di atas 90.000. Jadi bukan Jakarta yang jadi persoalan," tegas Afan.

Ia menegaskan, pemerintah harusnya tak lagi berpatokan pada parameter suplai dan demand dalam rangka swasembada daging sapi. Namun harus sudah melihat harga daging sapi yang tinggi bukti bahwa pasokan di dalam negeri tak cukup memenuhi kebutuhan.

Afan juga mengkritik gelontoran dana triliunan rupiah terkait program swasembada kini tak berbekas.

"Ke mana anggaran swasembada daging Rp 17,2 triliun, anggaran selama dua periode pemerintahan SBY, ke mana larinya? Kalau perlu diaudit," katanya.
(hen/dnl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads