Pemerintah Kaji Rencana Revisi APBN 2005

Jakarta - Menteri Keuangan Jusuf Anwar menegaskan, saat ini pemerintah sedang melakukan kajian dalam rangka rencana revisi APBN 2005, seiring dengan terus melonjaknya harga minyak mentah dunia. Revisi itu diharapkan bisa mengamankan APBN 2005, sayangnya Menkeu menolak menyebut waktu selesainya kajian tersebut."Jadi untuk mengamankan ada keperluan untuk mereview APBN itu mutlak, karena ada besaran-besaran makro ekonomi atau asumsi yang berubah. Itu mau tidak mau suka tidak suka harus kita review lagi, jangan kita tutup mata pada realitas terutama harga minyak yang sudah kayak begitu," kata Jusuf disela acara Hari Keuangan ke-58 di Gedung Depkeu Lapangan Banteng Jakarta, Sabtu,(30/10/2004).Dia menilai, dalam kondisi fiskal sangat penting seperti saat ini, pemerintah sedang melakukan exercise (pengujian) untuk melihat bagaimana pengaruhnya harga minyak pada angka tertentu terhadap defisit. Mengingat tidak ada satupun komponen yang netral terhadap anggaran sehingga semuanya mempunyai dampak terhadap fiskal."Kalau ada perubahan disini kebawahnya pasti berubah ke defisit, pertumbuhan dan macam-macam. Maka itu sekarang kita sedang exercise pelan-pelan dan hati-hati dulu karena ini bukan anggaran warung tapi anggaran negara," katanya.Saat ditanya apakah revisi APBN berlaku pada April tahun 2005 Jusuf menolak menyebutkan waktu kapan dilakukan revisi itu. "Timing itu relatif bisa Maret, April, Mei kita lihat sesuai kondisinya. Kita lihat siapa tahu dengan pemilihan presiden AS harga BBM turun, itu akan kita hitung karena ada exercisenya," ujarnya.Sebelumnya, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie menegaskan, bahwa pemerintah baru akan melakukan revisi APBN 2005 pada April tahun depan, karena pada bulan itu dianggap paling relevan untuk melakukan revisi. Selain mengamankan APBN 2005 sebagai prioritas, kata Jusuf, pemerintah juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan APBN 2004. Saat ini penerimaan pajak baru sebesar 75 persen sehingga masih ada kekurangan 25 persen lagi yang harus dikejar dalam waktu dua bulan. Namun Jusuf optimis target tersebut dapat dicapai hingga akhir tahun ini.Menanggapi keinginan kalangan industri keuangan agar depkeu memperjelas programnya dalam 100 hari, Jusuf hanya mengatakan bahwa secara prinsip setiap kebijakan harus dirumuskan secara hati-hati. "Saya sedang mengumpulkan masukan-masukan kebijakan apa yang terkait dan itu belum bisa saya disclose, jangan sampai ada distorsi-distorsi. Itu yang kita jaga jangan grasa-grusu karena itu harus dihitung cermat, prudent dan sebagainya yang membawa nilai lebih sehinga tidak kontra produktif karena perbankan dan sektor keuangan non perbankan sangat sensitif," tegasnya. (ir/)