Kebocoran Anggaran Masuk Target Program 100 Hari Menkeu

Jakarta - Menteri Keuangan Jusuf Anwar menegaskan, pihaknya akan berupaya meningkatkan pelayanan, memberantas penyelundupan, mengoptimalkan penerimaaan dan mencegah segala kemungkinan kebocoran anggaran. Keempat hal ini akan dimasukkan dalam program 100 hari. Meski demikian menurutnya, pelaksanaan semua kebijakan tersebut tidak bisa hanya dilakukan dalam 100 hari. Namun keempat hal tersebut akan terus dilaksanakan meski program 100 hari kerja sudah lewat."Instropeksi diri itu penting mengingat di depan kita terbentang tanggung jawab yang memerlukan kerja keras yaitu mengesahkan agar keuangan negara tetap sehat kredibel dan berkelanjutan," kata Jusuf dalam sambutan acara Hari Keuangan ke-58 di Gedung Depkeu Lapangan Banteng Jakarta, Sabtu,(30/10/2004). Menurut Jusuf, APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung pemulihan nasional dan memantapkan proses desentralisasi fiskal. "Tapi untuk mewujudkannya tidak mudah karena kita menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan, dalam kaitan itu kita berharap pengelolaan keuangan negara akan semakin mantap, efisien dan accountable untuk menciptakan fiskal sustainability.Menkeu juga menegaskan, keempat masalah tersebut menjadi titik berat yanag ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Terhadap imbauan Presiden agar depkeu bisa memberantas penyelundupan, Jusuf menegaskan pihaknya akan meningkatkan pelayanan baik dari sisi pajak maupun bea cukai, mengingat keduanya menyangkut masyarakat banyak.Mengenai masalah penyelundupan, menurut Jusuf, merupakan satu masalah yang cukup besar yang mengganggu tidak saja sistem kenegaraan tapi juga perdagangan dan produksi dalam negeri, sebab penyelundupan akan mengakibatkan persaingan tidak sehat.Saat ditanya bagaimana ukuran keberhasialan 100 hari dalam hal mengurangi kebocoran dan penyelundupan, Menkeu mengatakan ukuran secra kualitatif dan kuantitatif cukup banyak. Namun yang perlu dilakukan adalah perbaikan iklim, karena hal-hal yang berkenaan dengan pajak dan bea cukai menurutnya secara langsung akan memperbaiki lingkungan investasi."Itu yang kita kejar bagaimana suasana orang berinvestasi tidak hanya sekedar memberantas penyelundupan dan menangkap wajib pajak-wajib pajak nakal. Karena itu kebijakan fiskal dan moneter kita pakai untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk bisnis dimana orang bisa dagang dengan enak karena ada kepastian hukum," paparnya. (ir/)