Rangsangan Telat Pemerintahan SBY

Jakarta - Juniarto geleng-geleng kepala. Dosen di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta ini tak bisa menutupi keheranannya melihat angka-angka di depan layar komputer jinjingnya.

“Hari ini IHSG amblas dan rupiah tetap terpuruk, terima kasih SBY untuk paket kebijakan ekonominya,” tutur lelaki 38 tahun itu, kemarin petang. Dia tak mau membayangkan nasib investasi sahamnya akhir-akhir ini. “Ah bodo amatlah,” katanya sambil menutup laptop.

Juniarto wajar merasa galau. Pasca pengumuman empat paket kebijakan pemerintah untuk menyikapi tren melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, situasi tak terlihat membaik. Pasar modal terus bergejolak dan rupiah masih tertekan.

Ekonom pun meragukan efektivitas kebijakan tersebut. Malah ada yang mengatakan langkah-langkah itu terlambat. “Skenario yang agak optimistis,” kata Helmi Arman, ekonom dari Citi Research, di Jakarta kemarin.

Helmi menyoroti paket pertama yang memberikan keringanan pajak bagi perusahaan berorientasi ekspor dan penerapan kewajiban pemakaian 10 persen biodiesel bagi transportasi, pembangkit listrik, dan industri. Dia memperkirakan relaksasi pajak itu akan menambah ekspor sebanyak 20-30 persen sehingga nilai ekspor meningkat US$ 100-150 juta per bulan.

Sementara mewajibkan penggunaan biodiesel diperkirakan mampu mengurangi impor BBM sebesar 10 persen dengan nilai penghematan US$ 130 juta. Tapi penerapan bahan bakar ini dinilai masih membutuhkan waktu yang lama. “Selain itu, kenaikan nilai ekspor dan penurunan impor ini bisa saja tidak berarti ketika impor pangan sedang tinggi,” katanya.

Untuk kenaikan PPnBM kendaraan impor utuh alias complete built unit (CBU), masih pada paket pertama, Helmi menilai dampaknya tidak akan signifikan. Dia merujuk pada data 2012, di mana impor mobil CBU dengan mesin di atas 2.500 cc hanya 2 persen dari nilai total impor kendaraan bermotor, yaitu US$ 229 miliar.

Adapun Dian Ayu Yustina, ekonom dari Bank Danamon, menilai langkah mewajibkan biodiesel hanyalah awal untuk bisa menekan impor. “Ke depan, konversi BBM ke gas harus lebih optimal sehingga bisa mengurangi impor secara lebih signifikan,” katanya.

Secara umum, Helmi menilai tidak ada yang baru dalam paket kebijakan ini. “Paket ini mengandung item-item yang sudah ada dalam pipeline sebelum terjadi tekanan seperti sekarang, yang tujuannya bukan untuk meng-address faktor eksternal,” tegasnya.

Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR, menilai langkah pemerintah sudah terlambat. Dia menyoroti paket untuk menekan defisit transaksi berjalan. Sedangkan defisit sendiri sudah terjadi selama tujuh kuartal terakhir. “Defisit sudah terjadi sejak kuartal IV-2011,” tegas Harry.

Selain itu, Harry berpendapat paket kebijakan yang dirilis pemerintah masih terlalu umum dan tidak ada yang dampaknya bisa dirasakan dalam jangka pendek. Dalam paket tersebut, masih memerlukan aturan turunan yang proses pembuatannya memakan waktu.

Faktor itulah yang menurut Harry membuat pasar belum merespons positif paket kebijakan pemerintah. Terbukti IHSG masih terkoreksi cukup dalam, dan rupiah masih dalam tren melemah. “Sebenarnya yang paling pokok adalah kebijakan 1-30 hari ke depan. Ini yang belum ada,” kata Harry.

Hariyadi Sukamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengatakan paket kebijakan dari pemerintah memang sulit diimplementasikan dalam waktu dekat. “Misalnya keringanan pajak untuk perusahaan padat karya, teknisnya seperti apa? Teknisnya masih kami tunggu,” katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Hariyadi berpendapat pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang bersifat populis dan tidak bertujuan untuk membenahi struktur ekonomi. “Kalau hasilnya sekarang seperti ini, artinya ya memang terlambat,” ujarnya.


(DES/DES)