Rumitnya Birokrasi Proyek Kereta Bandara, 20 Pihak Harus Dilewati

Jakarta - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai pelaksana proyek kereta cepat Bandara Soekarno-Hatta menyatakan, sulitnya memecah kebuntuan birokrasi proyek tersebut. SMI harus berkoordinasi dengan 20 stakeholder atau pemangku kepentingan untuk proyek ini.

"Proyek KA Bandara kita harus berkoordinasi dengan 20 stakeholder untuk siap jalan," kata Direktur Utama SMI Emma Sri Hartini saat fokus group discussion soal infrastuktur di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, Jumat (30/8/2013).

Para pemangku kepentingan tersebut di antaranya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal izin prinsip tata ruang. Kemudian Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) soal penetapan trase, dan Kementerian Keuangan untuk pengajuan Viability Gap Funding (VGF).

Belum lagi untuk beberapa kegiatan wajib seperti pengadaan konsultan, due diligence, kajian jalur, dan rancangan pra-feasibility study (uji kelayakan). Selanjutnyan pengajuan penjaminan, AMDAL dan izin lingkungan, proses pengadaan tanah, dan proses transaksi.

Emma mengatakan, koordinasi yang terjadi di negara ini memang cukup mahal. Untuk itu perlunya pemangkasan birokrasi, agar target-target yang sudah disiapkan dapat terbantu.

"Worskhop dan meeting sampai beberapa kali untuk memutuskan sesuatu. Hasil kesepakatannya cuma satu kalimat, tapi prosesnya bisa 2-3 bulan. Koordinasi memang masih mahal di negara ini," kata Emma.

Saat ini studi kelayakan proyek kereta api bandara tahun ini sudah selesai, meskipun seharusnya target tersebut ditetapkan pada 2012. Namun, Emma bersyukur, proyek sudah dapat dijalankan dan diperkirakan selesai tahun 2017.

(mkj/dnl)