Kenaikan BBM Tak Bisa Dihindari

Jakarta - Tingginya harga minyak dunia menyebabkan kenaikan BBM tidak bisa dihindari. Namun pemerintah dan DPR harus memperhitungkan besaran subsidi BBM. "Secara makro ekonomi kenaikan BBM tidak bisa dihindari karena justru hanya menunda munculnya masalah di kemudian hari," kata ekonom Bank Mandiri Martin Panggabean di Plaza Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (2/11/2004).Menurutnya ada 3 masalah yang harus dipecahkan pemerintah. Pertama, pemerintah harus mengkompromikan besaran subsidi dengan DPR. Pasalnya jika besaran subsidi masih tetap dipatok Rp 21 triliun pada APBN 2005 maka BBM harus mengalami kenaikan hingga 50 persen dengan asumsi harga minyak dipatok US$ 35 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 9.000 per dolar. "Ini angka yang luar biasa sehingga perlu ada kesepakatan dari DPR dan pemerintah," katanya. Menurut perhitungannya jika harga minyak US$ 30 per barel dan kurs Rp 9.000 maka BBM perlu dinaikkan hingga 31 persen. Namun jika subsidi dinaikkan menjadi Rp 30 triliun dengan patokan kurs tetap Rp 9.000 dan harga minyak US$ 35 per barel, maka kenaikan BBM hanya 10-15 persen.Masalah kedua, katanya, pemerintah perlu menentukan keseimbangan antara kenaikan harga minyak tanah dengan kenaikan diesel dan solar. Secara politis, sudah selayaknya jika harga BBM yang paling banyak naik ada premium karena jenis BBM ini banyak dinikmati kalangan menengah keatas. Masalah ketiga adalah upaya untuk mengendalikan inflasi. Setiap kali ada kenaikan BBM sebesar 10 persen maka akan mendorong kenaikan inflasi di sektor pangan hingga 2 persen. Sedangkan dampak inflasi terhadap sektor non-pangan sekitar 0,5-0,75 persen.Sementara berkaitan dengan proyeksi asumsi makro ekonomi hingga akhir tahun 2004 diperkirakan harga minyak dunia akan berada di kisaran US$ 40 per barrel, inflasi 7 persen dan SBI 7,5 persen. Sedangkan untuk 2005 pertumbuhan ekonomi bisa melaju di kisaran 5,1-5,5 persen dengan tingkat SBI sekitar 8-8,5 persen. (nit/)