Agenda 100 Hari Pemerintah akan Dituangkan dalam Inpres

Jakarta - Menneg PPN/Bappenas Sri Mulyani Indrawati menyatakan agenda 100 hari pemerintah SBY kemungkinan besar secara formal akan dicantumkan dalam bentuk instruksi presiden (inpres). Hal ini untuk memberikan kejelasan siapa melakukan apa."Agenda 100 hari jika disetujui presiden kemungkinan akan dituangkan dalam bentuk inpres agar jelas siapa melakukan apa," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/11/2004). Menurutnya, agenda 100 hari bukan diharapkan untuk menghasilkan sesuatu namun agenda tersebut merupakan pembuka dan respon pemerintah atas harapan masyarakat saat ini. Langkah awal itu, kata Sri Mulyani, akan dijadikan landasan policy jangka menengah panjang. "Jadi agenda 100 hari untuk menunjukkan bendera kita. Ini merupakan terapi kejut sekaligus untuk membangun kepercayaan. Yang pasti agenda 100 hari tidak akan menambah anggaran dalam APBN 2004," tegasnya. Sri Mulyani juga menyatakan agenda 100 hari akan dibagi dalam tiga hal. Pertama, ingin mewujudkan Indonesia yang aman dan damai. Kedua, ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Ketiga, ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera.Khusus untuk bagian ketiga, setidaknya ada tiga prioritas yang akan dilakukan. Pertama, memperbaiki visi investasi dengan melakukan reformasi perpajakan, seperti penghapusan PPN, penyederhanaan restitusi, disamping menyelesaikan masalah perburuhan dan infrastuktur. Kedua, memelihara stabilitas ekonomi dan ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. (nit/)