BP Migas: Pasokan Gas untuk Domestik Prioritas Utama

Jakarta - Pemerintah menegaskan pasokan gas untuk industri domestik masih menjadi prioritas utama. Kalaupun saat ini industri pupuk mengalami kekurangan pasokan, itu lebih disebabkan oleh turunnya produksi gas di lapangan Arun, Nanggroe Aceh Darussalam. Meski demikian pemerintah tetap mengupayakan keamanan pasokan gas bagi industri nasional.Kepala Badan Pelaksana Migas Rachmat Subidjo mengatakan hal tersebut di Gedung Patra Jasa, Jakarta, Rabu (3/11/2004)."Tidak benar kita tidak perhatikan kepentingan nasional. Kita tetap prioritaskan kebutuhan gas dalam negeri sepanjang lapangan itu ekonomis," katanya. Selama 2002-2004, lanjut Rachmat, pemerintah telah menandatangani perjanjian jual beli gas dengan volume 19,6 TCF, sebanyak 10,7 TCF digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sisanya 8,9 TCF untuk ekspor.Rachmat menjelaskan, terdapat beberapa lapangan gas yang memiliki cadangan besar namun pada kenyataannya tidak bisa diberikan ke industri dalam negeri. Hal ini terjadi pada lapangan Tangguh di Papua dan Natuna. "Kalau Tangguh dialirkan ke Sumatera atau Jawa, tentu sangat tidak ekonomis. Pasalnya lapangan itu terletak di daerah remote sehingga membutuhkan pipa. Ini sangat mahal. Sementara Natuna lebih ekonomis kalau dialirkan ke Malaysia dan Singapura," katanya. Pabrik PupukPada kesempatan yang sama Rachmat juga menjelaskan lapangan Arun yang terus mengalami penurunan produksi. Padahal lapangan tersebut seharusnya memasok kebutuhan ke dalam negeri, seperti pabrik pupuk Iskandar Muda (PIM), ASEAN Aceh Fertilizer dan juga komitmen ekspor ke luar negeri, seperti Jepang."Komitmen ekspor tidak bisa diganggu gugat dan tetap harus dipenuhi. Kontrak LNG import itu sifatnya jangka panjang dan tidak bisa dibatalkan," tegasnya. Sementara untuk dalam negeri, produksi yang ada sudah tidak bisa memenuhi laagi, bersamaan dengan habisnya masa kontrak dengan pabrik-pabrik pupuk, seperti AAF yang berakhir tahun 2002 dan PIM I tahun 2003. "Secara formal kontraknya memang belum diperpanjang dan saat ini sedang dikaji kembali untuk tinjau komitmen pembeli terkait dengan turunnya pasokan gas di Arun. Misalnya rescheduling, pengurangan, transfer komitmen Arun ke Bontang atau opsi beli. Ini sedang dikaji dan akan direkomendasi ke pemerintah. Yang penting kita berniat mengamankan agar tidak ada pengangguran," katanya.Rachmat sendiri berharap permasalahan pasokan gas ke pabrik pupuk di Aceh dapat segera diselesaikan dengan dikembangkannya lapangan Blok A. Namun hingga kini pemerintah dan kontrator bagi hasil yang mengelola lapangan itu, ConocoPhillips, masih terus membahas bagi hasil yang pas. Conoco meminta bagian 50 persen karena lapangan itu mengandung banyak karbondioksida. Sementara pemerintah tetap berkeras porsi bagiannya 60 persen. "Kita masih terus bahas masalah ini. Yang pasti kalau blok ini mau dikembangkan, maka splitnya harus diubah," katanya. Dia memperkirakan dengan pola bagi hasil 65:35 harga jual gas akan mencapai US$ 3,3 per MMBTU, sementara kalau splitnya 50:50 harganya sekitar US$ 3,1 per MMBTU"Jadi pilihannya split ditambah dengan konsekuensi pendapatan berkurang tapi subsidi berkurang karena harga gas turun atau mau pendapatan tinggi tapi subsidi juga tinggi. Tapi sebenarnya bagi pemerintah sama saja, ibarat keluar dari kantong kiri masuk kantong kanan," katanya. Ditambahkan Rachmat AAF sendiri telah menyatakan pihaknya hanya mampu beli gas dengan harga US$ 2,3 per MMBTU. "Akan ada subsidi sekitar US$ 1 per MMBTU. Jadi pemerintah memang harus ikut campur dalam menentukan harga gas karena terkait subsidi," tukasnya. (nit/)