Poksi XI Nilai Komisi XI DPR Politisir Soal Defisit APBN

Jakarta - Kelompok Fraksi XI bentukan Koalisi Kerakyatan menganggap politisasi defisit anggaran yang digembor-gemborkan Komisi XI sebagai tindakan yang berbahaya. Alasannya, politisasi itu akan berdampak pada kepentingan masyarakat. "Kalau sebelumnya ada politisasi Panglima TNI, sekarang ini ada politisasi defisit. Jadi kalau ada politisasi defisit, itu patut dipertanyakan karena itu bentuk ketidakarifan dalam melihat defisit," kata Anggota Poksi XI Dradjad Wibowo usai rapat internal di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/11/2004).Dradjad melihat perbedaan-perbedaan pandangan yang selama ini ada seperti dalam kasus politisasi Panglima TNI maupun politisasi defisit bisa saja diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena sudah menyangkut perseteruan antar lembaga. Namun demikian, lanjut dia, akan lebih baik jika permasalahan itu bisa diselesaikan secara politis agar tidak ada yang merasa menang atau kalah. Sebab, jika ada yang merasa menang atau kalah akan berdampak buruk dalam 5 tahun ke depan. Ketika disinggung tentang sikap Komisi XI yang akan menunda pembahasan aspek legislasi dan budgeting pemerintah, menurut Dradjad hal itu sah-sah saja. Pasalnya, jika terus dibahas malah akan dipertanyakan secara hukum karena Koalisi Kerakyatan menganggap rapat itu tidak sah.Sementara Ketua Poksi XI Irsan Tanjung menambahkan jika proses legislasi itu mandek termasuk kaitannya dengan pembahasan APBN, maka masih ada skenario darurat yakni APBN tahun sebelumnya yang berlaku. Akan tetapi diharapkan hal itu tidak perlu terjadi.Tentang agenda Poksi XI, Irsan menjelaskan, pada pekan depan Poksi XI akan mengunjungi beberapa lembaga yang dianggap penting seperti BNI, Bank Permata, bank Mandiri, kepolisian maupun Jaksa Agung. (qom/)