Lagu Lama Pemindahan Ibukota

Jakarta - Agus Hendrianto antusias ketika wacana pemindahan ibukota ke daerah lain kembali dicetuskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Rusia, beberapa hari lalu. Manager sebuah perusahaan Jepang yang berkantor di Karawang ini bilang, Jakarta sudah terlalu sumpek.

"Perusahaan kami sering ke pelabuhan Tanjung Priok untuk mengirim atau mengambil barang. Macetnya luar biasa," kata Agus, yang ditemui di Jakarta, kemarin. “Pengalaman kami di perusahaan kalau ada urusan ke Tanjung Priok bisa bikin stres.”

Agus bilang, wacana pemindahan ibukota pernah didengarnya ketika Presiden Soeharto masih berkuasa. Saat itu, kata dia, ada rencana pemindahan ke daerah Jonggol, Jawa Barat. “Tapi Pak Harto keburu lengser,” kata pria 45 tahun ini, sambil tertawa.

Menurut Agus, Jakarta boleh tetap menjadi kota bisnis seperti New York. Sedangkan pusat pemerintahan sebaiknya dipindahkan ke luar. Dia bilang, di luar Jawa juga tak masalah supaya terjadi pemerataan pembangunan.

Di sela-sela pertemuan G20 di Rusia, beberapa hari lalu, Presiden Yudhoyono mengatakan sudah membentuk tim kecil untuk mendukung rencana pemindahan ibukota. “Pusat perekonomian tetap di Jakarta, tapi pusat pemerintahan di kota lain,” ujarnya.

Sebelumnya pada 2009 Yudhoyono pernah mengatakan bahwa Palangkaraya adalah salah satu opsi ibukota baru yang sudah diwacanakan sejak Orde Lama.

Sejumlah pejabat pemerintahan sepakat dengan ide pemindahan ibukota. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, mengatakan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi sudah terlampau berat. Apalagi sekitar 40 persen tanah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Menurut Djoko, bisa saja yang dipindah hanya pusat pemerintahan sementara Jakarta masih menjadi ibukota negara. Langkah ini sudah dilakukan Malaysia. “Jadi aktivitas pemerintahan di Putra Jaya, sedagkan pusat industri, perdagangan, dan ekonomi tetap di Kuala Lumpur," katanya.

Dahlan Iskan, Menteri BUMN, juga sepakat dengan wacana ini. “Tapi di mana saya tidak tahu. Saya tidak ahli planologi," ujarnya. Dia bilang, wacana ini perlu dijaga sampai pergantian pemerintahan.

Juniman, Kepala Ekonom Bank Internasional Indonesia, mengatakan pemindahan ibukota memang sudah mendesak. Soalnya kemacetan sudah tidak mengenal jam dan waktu, udara dan air yang kotor, sampai tata kota yang sulit karena penduduk membeludak.

Juniman berpendapat ada beberapa hal positif yang bisa diraih dengan pemindahan ibukota. Pertama, ekonomi lebih efisien. Saat ini, kemacetan membuat penduduk Jakarta membuang Rp 15-25 triliun per tahun di jalanan. “Kalau setidaknya pusat pemerintahan yang dipindahkan, maka bisa mengurangi beban kemacetan karena puluhan ribu orang tidak lagi lalu lalang di Jakarta. Iniefisiensi bisa berkurang,” kata Juniman, di Jakarta kemarin.

Kedua, mendukung tata lingkungan di Jakarta karena masalah tanah, air, dan udara Jakarta sudah semakin buruk. Jika bebannya dikurangi, maka lingkungan di Jakarta bisa lebih normal.

Namun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum memindahkan ibukota. Juniman mengatakan, pertama adalah kedekatannya dengan pusat bisnis. Jika terlalu jauh, biaya perizinan bisa meningkat.

Kedua adalah masalah biaya. Juniman memperkirakan pemindahan ibukota membutuhkan anggaran setidaknya Rp 100 triliun. “Dengan anggaran subsidi yang masih begitu besar, fiscal space yang tersedia bisa tidak cukup untuk mendukung rencana ini,” ujarnya.

Menurut Juniman, pemindahan ibukota tak bisa dilakukan secara instan. Jika dilakukan mulai 2014, dia memperkirakan butuh waktu lima tahun agar ibukota benar-benar siap dipindahkan dari Jakarta.

Sri Adiningsih, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, menilai Jakarta sudah kesulitan menjalankan fungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi sekaligus. “Akibatnya kondisi kota menjadi semakin parah,” tegasnya.

Tapi, menurut Adiningsih, pemindahan ibukota harus dilakukan bertahap, perlu masa transisi. Selain butuh biaya besar, pemindahan ibukota tidak hanya memindahkan kantor tetapi juga pegawai dan berbagai fasilitas lain.

(DES/DES)