Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia di Malaysia Masih Dibayar Rendah

Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia di Malaysia Masih Dibayar Rendah

- detikFinance
Jumat, 20 Sep 2013 12:11 WIB
Jakarta - Tenaga kerja konstruksi asal Indonesia yang bekerja di Malaysia masih dibayar rendah bila dibandingkan dengan pekerja lainnya. Pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Malaysia untuk mensertifikasi para pekerja Indonesia agar ada kesetaraan gaji.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (Menteri PU Djokir) mengatakan pemerintah kedua negara akan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Hj Fadillah bin Hj Yusuf terkait pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

"Nanti ada pihak MoU antara Menteri PU dan Menteri PU Malaysia. Supaya tenaga kerja kita dan sana mendapatkan penghargaan yang sama. Kalau pekerja kita bekerja di Kuala Lumpur, bayarannya sama. Sekarang kan nggak. Tenaga kerja di sana meskipun pintar masih dibayar rendah," kata Djokir saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan para rombongan Kementerian Kerja Raya Malaysia di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jumat (20/9/2013).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MoU tersebut akan mencakup pelatihan-pelatihan antara para pekerja Indonesia di Malaysia dan sebaliknya, antara lain tukang batu, tukang besi, tukang kayu dan lainnya. Juga melibatkan Badan Pembina Konstruksi (BP Konstruksi dan Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Indonesia dengan Malaysia. MoU tersebut akan ditandatangani secapatnya di Kuala Lumpur, Malaysia.

"Beliau tadi ngomong, kalau bisa MoU ditandatangani di Kuala Lumpur," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Hj Fadillah bin Hj Yusuf mengatakan, pelatihan tersebut akan melibatkan para pekerja di kedua negara. Namun, sertifikatnya tidak hanya akan berlaku di Indonesia dan Malaysia saja, namun di tingkat internasional.

"Perjanjian yang telah disetujui khususnya dalam bidang pelatihan. Supaya bisa kita kukuhkan. Pekerja yang dilatih akan mendapat akreditasi di tingkat global. Indonesia akan mendapat persetujuan internasional," katanya.

(zul/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads