Pengusaha Usul Pemilik Kendaraan Pribadi Kena Pajak Jalan

Pengusaha Usul Pemilik Kendaraan Pribadi Kena Pajak Jalan

Maikel Jefriando - detikFinance
Jumat, 01 Nov 2013 18:12 WIB
Pengusaha Usul Pemilik Kendaraan Pribadi Kena Pajak Jalan
Palembang - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar pemerintah menerapkan pajak jalan bagi para pemilik kendaraan pribadi.

Ini merupakan langkah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas khususnya di DKI Jakarta, kota besar lainnya dan peningkatan infrastruktur jalan di Indonesia. Selama ini pemilik kendaraan bermotor sudah dikenakan tarif pajak kendaraan bermotor oleh masing-masing pemerintah daerah.

"Pajak jalan yang ditanggung pemilik kendaraan untuk pembangunan jalan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas," ungkap Ketua Umum KADIN Suryo Bambang Sulisto di Hotel Aryaduta, Palembang, Jumat (1/11/2013)

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendaraan pribadi yang kena pajak mencakup kendaraan roda dua dan roda empat. Ia menuturkan kemacetan yang terjadi untuk semua area sudah memberikan dampak buruk untuk negara. Suryo bahkan mengaku kerugian sudah tidak dapat dihitung lagi.

"Dampaknya terhadap perekonomian sudah tidak terhitung lagi," sebutnya.

Selain itu dari pajak tersebut, bisa dibangun kembali jalan baru di Indonesia. Jalan yang dibutuhkan untuk kota-kota besar di Indonesia saat ini adalah jalan bertingkat. Sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Jaringan jalan yang dibutuhkan adalah jalan bertingkat untuk menghindari bottleneck. Pembangunan jalan demikian memerlukan biaya besar," ujarnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan ide tersebut sangat patut dipertimbangkan. Dalam waktu dekat pemerintah akan menggelar rapat koordinasi untuk memutuskan usulan dari para pengusaha.

"Ide-ide itu akan kita tampung, dan dalam waktu dekat akan segera kita laksanakan rakor dan memanggil KADIN," kata Hatta pada kesempatan yang sama.

Ia menuturkan, saat ini dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandar udara (bandara), pelabuhan diserahkan kepada BUMN dan swasta. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan anggaran APBN.

"Pemerintah mengambil strategi lain. Itu diberikan ke swasta dan BUMN. Pemerintah akan bangun waduk, irigasi, jalan pedesaan. Karena siapa yang mau bangun kalau bukan pemerintah," ungkap Hatta.

(mkj/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads