Pengusaha Ragu Pertumbuhan Ekonomi 2013 Bisa Sesuai Target Pemerintah

Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2013 hanya mencapai 5,62%. Angka yang rendah ini sudah diprediksi para pengusaha yang ragu target pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6% di akhir tahun 2013.

"Saya pikir pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini di bawah 6%. Saya tidak percaya target pertumbuhan 6% seperti yang ditargetkan pemerintah, apapun kita harus berjuang supaya mencapai 6%, tapi saya tidak percaya bisa sampai 6% itu," ungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2013).

Sofjan mengungkapkan alasan ketidakyakinan ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh 6%, salah satunya karena kendala infrastruktur. Kurang berkembangnya infrastruktur membuat biaya produksi jauh lebih tinggi sehingga sulit bersaing dengan barang impor.

"Selalu masalahnya infratsruktur, persaingan barang-barang impor kendala utama sekarang. Karena kelemahan ini tidak bisa dilakukan terobosan dalam waktu singkat. Listrik makin susah, mau naikkan investasi perbankan tidak mau menerima investasi baru kecuali perluasan yang ada," ucapnya.

Sofjan meyakini saat ini semua investor sedang menahan rencana investasinya terutama investasi yang baru.

"Semua sekarang sedang hold (menahan) untuk tidak melakukan investasi, dampaknya ya ke kita ke pekerja, ke pertumbuhan dan trade kita, sehingga kita bekerja dengan apa yang kita punya saja. Tidak akan lagi investasi baru, hold dulu, yang sudah setengah jalan tentu akan diselesaikan, yang baru hold dulu," ungkapnya.

Bahkan Sofjan mengungkapkan kalau para buruh tidak pernah sadar demonstrasi terus memperpuruk perekonomian Indonesia.

"Ya pasti kalau demo buruh itu berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kita, apalagi kalau mereka nggak pernah sadar-sadar. Itu sebagian kecil dari buruh kita yang demo-demo itu saya pikir biasa-bisa saja. Tapi kan nggak bisa begini terus karena harus diselesaikan," ucapnya.

"Selama pemerintah bisa menegakkan hukum dan bisa menjamin pengusaha-pengusaha itu bisa investasi yang masuk labour intensif nggak mau lagi yang baru-baru," tandasnya.

(rrd/dru)