Sofjan Wanandi: Kita Terlalu Rendah Pakai Preman untuk Melawan Buruh

Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menanggapi adanya tudingan soal kalangan pengusaha yang sengaja menyewa jasa preman untuk mengantisipasi aksi demo dan sweeping pabrik yang dilakukan buruh beberapa hari lalu.

"Kita itu terlalu rendah pakai preman untuk melawan mereka (buruh) dan itu bukan model kita. Jadi ada kambing hitam dan itu ditujukan kepada kami para pengusaha," kata Sofjan saat ditemui di Hotel Grand Melia, Kuningan Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Sofjan mengaku tidak takut apabila serikat buruh bereaksi secara serius termasuk berdemo ke kantor Apindo terkait tudingan penggunaan jasa preman.

"Ancam mengancam seperti ini sudah ada tetapi saya tidak takut dengan hal itu. Saya pikir kalau ada yang mau demo ke kantor pusat Apindo besok silahkan. Seharusnya kita bisa menyelesaikan masalah ini agar timbul rasa saling percaya (antara buruh dan pengusaha)," imbuhnya.

Sebelumnya, ia telah memanggil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwawea dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir untuk menyelesaikan perhitungan komponen hidup layak.

Cara itu dilakukan agar aksi mogok nasional yang buruh kemarin lakukan tidak terjadi. Tetapi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tetap bersikeras melakukan mogok nasional dengan melibatkan banyak buruh.

"Masalah pengupahan seharusnya dapat diselesaikan tanpa ancaman mogok kerja. Apapun ini semua sudah terjadi dan perbaikan ke depan harus dilakukan. Serikat pekerja seperti pak Andi (Andi Gani) dari KSPSI dan Mudhofir dari KSBSI sudah kita ajak untuk dialog tetapi belum ada jalan keluar demonya sudah dijalankan orang lain," imbuhnya.

Ia mengatakan dampak dari mogok nasional kemarin, salah satu kawasan industri yaitu KBN Cakung stop produksi total. Hal ini membuat investor merugi dan sudah berencana untuk merelokasi pabriknya dalam waktu dekat.

"Bagaimana kejadian mogok nasional selama 2 hari itu menyebabkan mereka (investor) tidak nyaman berinvestasi terutama di KBN. Mereka katakan sebagian mau pergi karena tidak sanggup membayar upah sesuai UMP," cetusnya.




(/)