Dirjen Pajak: Saya Tak Cari Uang di UKM, Tapi Keadilan

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan masih terus menyasar UKM untuk dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 1% untuk pengusaha dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar/tahun.

Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengaku, penarikan pajak UKM ini dilakukan dalam rangka memberikan rasa keadilan di masyarakat bukan untuk 'mencari uang'.

"Intinya kalau ente-ente sudah bayar pajak masa mereka (UKM) nggak bayar pajak, kan gitu jadi nggak adil, ini masalah keadilan. Jadi saya bilang dari dulu saya nggak nyari uang di UKM tapi saya nyari keadilan, kita didik semua orang untuk bayar pajak," ujar Fuad saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Dia menjelaskan, saat ini pihaknya belum melihat hasil dari pemberlakuan pembayaran pajak UKM sejak diberlakukan pertengahan tahun ini. Namun, menurutnya yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat soal pajak.

"Saya belum lihat, belum ngarepin terlalu banyak (penerimaan pajak UKM). Saya lagi fokus sosialisasi dulu, karena mereka masih urus NPWP dulu, kita ajarin dulu jadi mungkin awal 2014 baru mau kelihatan deh," kata dia.

Nantinya, kata Fuad, dengan penarikan pajak ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Meskipun kontribusinya tidak terlalu besar, namun pajak ini setidaknya menjadikan masyarakat Indonesia sadar pajak.

"Nggak besar juga sektor ini. Ini intinya kita ngedidik orang untuk bayar pajak gitu. Kita didik semua orang untuk bayar pajak jadi kita siapkan ATM, SPT nya gampang," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya masih butuh waktu sedikitnya 3 bulan lagi untuk bisa mensosialisaikan secara luas kepada masyarakat agar paham soal penarikan pajak UKM ini.

"Butuh waktu 3 bulan lagi lah, mungkin baru orang mulai paham. Sekarang sudah ada yang mulai bayar tapi kecil. Pengawasan kita itu sangat minimal kita harapkan kesadaran, kita minta tolong sama pengelola gedung, DKI, kita akan awasi," taandas Fuad.

(/)