Agar Tak Ugal-ugalan, Sopir Angkot di Surabaya Digaji Pemkot

Agar Tak Ugal-ugalan, Sopir Angkot di Surabaya Digaji Pemkot

Feby Dwi Sutianto - detikFinance
Rabu, 20 Nov 2013 13:05 WIB
Agar Tak Ugal-ugalan, Sopir Angkot di Surabaya Digaji Pemkot
Jakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memiliki cara dan langkah unik untuk mengatur angkutan publik perkotaan. Salah satunya memberikan gaji bulanan kepada sopir angkot.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini menjelaskan langkah ini ditempuh untuk mencegah perilaku nakal sopir yang suka ngetem dan ugal-ugalan hingga tidak disiplin dan merugikan penumpang. Wacana ini akan diterapkan mulai tahun depan.

"Sopir angkotnya kita bayar. Agar tepat waktu, nggak nakal, nggak ngetem. Ini digaji APBD supaya nggak nakal," ucap Risma saat acara Lokakarya Pengembangan Transportasi Perkotaan di Kantor Pusat Bappenas Jakarta, Rabu (21/11/2013).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini Pemkot Surabaya dalam proses mempersiapkan peremajaan dan pengadaan armada. Ditargetkan, sistem penggajian sopir angkot dan peremaajaan armada bisa diterapkan tahun 2014.

"Sekarang mulai tender dan tahun depan bisa diterapkan. Saya nggak tahu proses tender berapa lama. Angkutannya nanti bisa untuk 17 orang," jelasnya.

Pemkot Surabaya juga memfasilitasi dukungan pendanaan untuk peremajaan armada. Pemkot juga membentuk 7 koperasi angkutan untuk wadah angkot yang beroperasi di Surabaya. Peremajaan ini perlu dilakukan untuk memberikan moda yang nyaman bagi masyarakat.

"Angkot lama nggak nyaman, jelek, parah. Angkot baru nanti itu ada AC," sebutnya.

Dengan skema pemberian gaji ini, koperasi angkot hanya fokus mengelola armada. Pemkot juga bakal memberikan subsidi ketika pendapatan angkot berkurang akibat sistem baru ini.

"Kita punya perjanjian koperasi kerugian. Nanti Pemkot yang bayar. Nanti sistemnya Angkutan massal besar dan kecil," jelasnya.

Di samping mengembangkan dan menata angkot, Pemkot Surabaya juga membangun transportasi publik modern seperti trem dan monorel serta membangun ruas tol baru.

Langkah ini perlu dilakukan karena ekonomi Surabaya yang tinggi sehingga harus diikuti pembangunan infrastruktur dan transportasi publik. Kalau pembangunan ini terlambat maka kondisi lalu lintas Surabaya akan seperti Jakarta.

"Kalau ini dibiarkan Surabaya akan seperti Jakarta. Macet. Kalau nggak gerak, saya yang kena. Akhirnya kita bangun," jelasnya.

(hen/dru)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads