Gita Wirjawan Ingin Subsidi Pertanian Negara Berkembang Ditambah

Jakarta - Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 dalam forum World Trade Organization (WTO) berlangsung 3-6 Desember 2013 di Bali. Masalah besaran subsidi pertanian antara negara berkembang dan maju jadi isu yang akan diangkat Indonesia sebagai tuan rumah.

Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan mengatakan WTO akan menjadi titik temu kepentingan antara negara maju dan berkembang. Isu pertanian terutama tentang paket G33 yang dipelopori oleh India akan diperjuangkan selain tentunya isu fasilitas perdagangan.

Terkait perundingan soal subsidi pertanian, negara-negara berkembang mensuarakan agar besaran subsidi pertanian bisa ditambah atau mendapatkan porsi yang lebih besar dari total produksi.

"Jadi subsidi yang jadi aspirasi kita untuk ditingkatkan menjadi 15%, tetapi kalau ini ditolak oleh negara maju ya kita akan tegar di posisi semula yaitu 5% sampai 10%. Kita mendukung posisi India," kata Gita usai memberikan penghargaan kepada perusahaan dan daerah tertib ukur di Jasmine Pre Function lantai 6 Swiss Belhotel Mangga Besar Jl. Kartini Raya No. 57 Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013).

Ia berkomitmen untuk tetap memperjuangkan subsidi pertanian dalam pertemuan WTO di Bali nanti. Isu ini penting untuk mengedepankan semangat maju bersama antara negara maju, berkembang dan negara-negara miskin termasuk Indonesia.

"Bukan ada pembatalan tapi akan dibawa ke Bali untuk dinegosiasikan," katanya.

Seperti diketahui saat ini negara maju dibatasi maksimal subsidi pertaniannya 5% dari total produksi, sementara negara berkembang hanya 10%.

Masalahnya dalam perjanjian pertanian yang berlaku saat ini, basis atau referensi harga yang digunakan untuk menghitung 5% atau 10% itu adalah harga rata-rata selama 3 tahun pada periode 1986-1988. Bagi Indonesia hal ini tidak realistis karena sudah ada kenaikan harga-harga, inflasi dan lain-lain. 

(wij/hen)