Menkeu: Pertemuan G-20 Soroti Tingginya Harga Minyak
Selasa, 23 Nov 2004 14:55 WIB
Jakarta - Menkeu Jusuf Anwar mengatakan dalam pertemuan negara-negara yang tergabung dalam G-20 salah satu hal yang paling disoroti adalah kenaikan harga minyak yang dinilai menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakseimbangan perekonomian dunia.Harga minyak yang membumbung tinggi ternyata tidak hanya dikeluhkan oleh negara-negara berkembang saja namun juga oleh negara-negara maju. "Dalam pertemuan G-20 didalamnya disinggung masalah kenaikan harga minyak dan akibatnya terhadap negara berkembang dimana harga minyak menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan perekonomian dunia sehingga perlu diambil langkah baik oleh predusen dan konsumen minyak," kata Menkeu Jusuf Anwar di Gedung Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (23/11/2004).Menkeu menjelaskan dalam pertemuan tersebut ternyata banyak negara yang belum mengetahui bahwa saat ini Indonesia sudah menjadi net importir minyak karena meski Indonesia pengekspor namun dalam jenis berbeda Indonesia adalah pengimpor dan setelah dikalkulasi masuk dalam net importir."Bahkan secara bergurau ada yang bertanya apakah Indonesia itu masih jadi anggota OPEC setelah menjadi net importir. Saya katakan Indonesia itu bukan hanya anggota tapi malah jadi presiden OPEC," kelakarnya.Indonesia sendiri sangat tertekan akibat tingginya harga minyak ini karena setiap kenaikan US$ 1 per barel maka Indonesia harus kehilangan sekitar US$ 100 juta untuk menutup defisit."Negara-negara itu tadinya mengira dengan harga minyak yang tinggi kita memperoleh windfall profit, padahal tidak. Justru dengan kenaikan US$ 1 akan kehilangan US$ 100 juta dengan bertambahnya defisit," ujarnya. Dalam pertemuan G-20 juga disampaikan sejumlah solusi untuk mengatasi kenaikan harga minyak diantaranya memperbesar investasi, memperbanyak kerjasama produsen-konsumen serta penemuan sumber minyak baru.Selain itu juga disimpulkan pentingnya kerjasama otoritas moneter dan fiskal. "Jadi kelihatan sekali bahwa otoritas moneter dan fiskal sulit sekali dipisahkan," tegasnya.
(san/)











































