Pungli dan Birokrasi di Pelabuhan Masih Dikeluhkan Pengusaha

Jakarta - Pengusaha angkutan kapal dan pelabuhan yang tergabung di dalam National Shipowners Association (INSA) masih mengeluh soal pungutan liar (pungli) dan birokrasi di dalam pelabuhan. Selain itu masalah rumitnya layanan birokrasi juga masih menjadi masalah dunia usaha.

Ia meminta bantuan dari Kementerian Perhubungan untuk mereformasi birokrasi institusi contohnya soal dokumen kapal, pengurusan pengukuran kapal dan lain-lain.

"Selain itu agar pengurusan dokumen bisa dilakukan di daerah, bagaimana caranya proses ini bisa dipercepat dan proses kepengurusan," ungkap Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto saat berdiskusi dengan media bertema Kebijakan Transportasi Laut Dalam Memberikan Kontribusi Terhadap Pertumbuhan Laju Perekonomian Nasional di Ruang Banda Hotel Borobudur Jakarta, Senin (9/12/2013).

Pengusaha meminta adanya suatu badan yang berperan meminimalisir pungli yang dilakukan otoritas pelabuhan. Carmelita menganggap hingga kini, pungli atau pungutan liar sering terjadi atau menjadi budaya terutama di dalam pelabuhan.

"Kemudian memperbanyak industri pelayaran dengan memperbaiki revisi aturan Dirjen Perhubungan Laut contohnya Permen No. 70 tentang pengelolaan kapal. Seharusnya juga ada Badan Sea and Coast Guard yang semestinya 4 tahun yang lalu sudah selesai. Aturan ini penting karena sekarang ancaman untuk berhenti bekerja para pengusaha terjadi karena mereka tidak kuat biaya-biaya yang tidak perlu yang kami keluhkan sehingga memberatkan pengusaha pelayaran," imbuhnya.

Lalu pengusaha juga meminta agar swasta dilibatkan untuk membangun proyek pelabuhan baru dan meminta otoritas kepelabuhan berperan netral dalam konflik yang terjadi antara swasta dengan PT Pelindo.

"Lalu mengenai otoritas kepelabuhan selama ini di bawah Pelindo. Padahal ini bawahan Kemenhub, seharusnya bisa menengahi kepentingan antara swasta dengan Pelindo. Lalu Pelabuhan Cilamaya agar segera dibangun dan agar pelabuhannya juga dimasukan untuk membangun kapal-kapal domestik. Selama ini yang difokuskan hanya kontainer, sedangkan kapal-kapal bigboat (kapal besar) tidak diurusi," tuturnya.

"Investor asing masuk (membangun pelabuhan baru) saya setuju untuk pelabuhan tertentu, tetapi kita sebagai swasta nasional mau juga dilibatkan untuk membangun pelabuhan baru. Jadi ada asing ada swastanya juga," sebutnya.

(wij/hen)