RI Tidak Mendapat Perpanjangan Kuota Tekstil dari AS

Jakarta - Menteri Perdagangan Marie Pangestu memastikan Indonesia tidak akan mendapatkan perpanjangan kuota takstil dari Amerika Serikat (AS). Bahkan untuk mendapatkan prevential tarif seperti Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka dan Vietnam pun sulit diperoleh. Marie mengungkapkan hal tersebut di Gedung Deppdag, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (24/11/2004).Kepastian itu diperoleh setelah pembicaraan pemerintah Indonesia dan AS di sela-sela pertemuan APEC di Santioago, Chili. "Untuk perpanjangan kuota tekstil tidak dibicarakan secara spesifik, tapi mengenai perpanjangan kuota tekstil, saya yakin tidak akan dikabulkan meski beberapa negara memperoleh prevential tariff, seperti Pakistan, Bangladesh, Vietnam, dll. Untuk Vietnam itu karena mereka punya perjanjian dengan AS," jelasnya.Indonesia, lanjut Marie, kelihatannya juga sulit mendapatkan prevential tarif karena Indonesia tidak masuk dalam daftar negara berpenghasilan rendah. Level Indonesia, menurutnya, masih lebih tinggi dari negara-negara tersebut."Income per kapita mereka kan rendah dan ada ukuran-ukuran lain yang menentukan apakah suatu negara ada risk development country atau tidak. Jadi buat kita lebih baik melakukannya bilateral free trade area," katanya. Untuk sampai ke bilateral trade area, Indonesia harus mendalami trade and investment framework agreement (TIFA) yang ditandatangani tahun 1996. Hal serupa juga dilakukan Thailand, Singapura dan Malaysia yang sudah melakukan negosiasi ke AS. "Jadi kita harus mulai dengan pendalaman TIFA. Jadi isu mengenai tekstil sebaiknya ditaruh dalam framework tersebut. Negosiasi ini akan mulai kita aktifkan," katanya.InvestasiSelain bertemu dengan pemerintah AS, Depdag juga bertemu dengan Kadin AS yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Alasannya pengusaha yang tergabung dalam Kadin AS menyambut positif pemerintah baru RI. "Yang harus digarisbawahi mereka semua sudah dan akan memikirkan untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Bahkan satu wakil dari Nike secara spesifik menyatakan kepada saya, tidak benar Nike telah pergi dari Indonesia. Selama ini Nike masih memiliki 9 pabrik sepatu, 30 pabrik garment," kata marie.Dalam pertemuan dengan perwakilan Nike itu, Marie juga mengatakan, perusahaan sepatu di AS itu juga berminat meningkatkan investasi dan melakukan out sourcing di Indonesia. Bahkan mereka dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Mendag pada Januari 2005. "Jadi ini tanda-tanda positif bahwa ada perubahan sikap dimana iklim investasi RI dianggap mulai membaik kembali," tegasnya. (nit/)