Jumat, 13 Des 2013 16:19 WIB
Tekan Inflasi Jakarta, Ahok Gagas Sistem Voucher Sembako untuk PNS
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) mengakui kenaikan harga sembako di Jakarta seperti beras membuat kenaikan gaji pekerja maupun PNS jadi sia-sia. Ia menggagas pembuatan voucher untuk sembako agar menekan inflasi akibat kenaikan harga barang.
"Orang mainkan (harga) kita kalau naik gaji, sehingga komponen beras dalam kebutuhan hidup layak berapa Kg itu bisa membuat buruh kecekik," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2013).
Ahok menggambarkan sebelum kenaikan gaji, KHL untuk beras seharga Rp 6.000 per liter. Namun setelah kenaikan gaji maka KHL untuk beras mengalami kenaikan harga sebesar Rp 1.000 per liter.
"Akhirnya uang nggak cukup buat beli beras karena dipakai yang lain," ujar Ahok.
Ahok mencanangkan sistem voucher untuk PNS pemprov yang dipimpinnya bersama Jokowi. Voucher ini dikeluarkan oleh koperasi pegawai pemprov DKI sehingga pegawai mendapatkan jatah beras dengan harga yang stabil.
"Jadi kenapa perlu voucher? Kalau pakai gudang nanti banyak tikus. Banyak yang nyolong juga dan mainkan harga," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok menambahkan, sistem ini diyakini mampu menekan permainan harga pasar dan tidak tergantung pada satu distributor saja. Ditambah, pemprov DKI memiliki PD Pasar Jaya di seluruh Jakarta yang memudahkan para pegawainya dalam menukarkan voucher. Ia optimistis apabila hasilnya bagus pasti akan ditiru oleh swasta.
"Ini teori Ahok. Kalau lu nggak cocok bisa bantah sama gue. Ini namanya teori ekonomi kerakyatan si Ahok, bisa menahan inflasi," kata Ahok.
Sistem voucher yang dikeluarkan koperasi pegawai Pemprov DKI ini untuk sekitar 80.000 pegawai bisa ditukarkan dengan beras. Sehingga harga beras yang dipakai tak akan terpengaruh spekulan karena voucher bisa ditukarkan di mana saja tanpa tergantung pada distributor.
"Kita nggak pakai gudang besar. Kita ini pakai kertas. Kita ini model untuk perusahaan, akan lebih untung sama kayak beli barang lewat e-catalog," ujar Ahok.
Menurut Ahok, jika tak menggunakan voucher maka pegawai tak akan merasakan dampak kenaikan gaji yang diterima. Selain itu masih banyak berkeliaran oknum yang mempermainkan harga.
"Ini kan zaman edan. Kalau liat mereka adalah korban manfaat, semua manfaat," kata Ahok.
Gagasan Ahok ini tengah digodok jajaran pemprov dengan koperasi pegawai PNS DKI. "Untuk membuktikan teori saya itu gampang, kalau nggak dibantah berarti saya bener," tutup Ahok.
(hen/hen)
"Orang mainkan (harga) kita kalau naik gaji, sehingga komponen beras dalam kebutuhan hidup layak berapa Kg itu bisa membuat buruh kecekik," kata pria yang akrab disapa Ahok itu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2013).
Ahok menggambarkan sebelum kenaikan gaji, KHL untuk beras seharga Rp 6.000 per liter. Namun setelah kenaikan gaji maka KHL untuk beras mengalami kenaikan harga sebesar Rp 1.000 per liter.
"Akhirnya uang nggak cukup buat beli beras karena dipakai yang lain," ujar Ahok.
Ahok mencanangkan sistem voucher untuk PNS pemprov yang dipimpinnya bersama Jokowi. Voucher ini dikeluarkan oleh koperasi pegawai pemprov DKI sehingga pegawai mendapatkan jatah beras dengan harga yang stabil.
"Jadi kenapa perlu voucher? Kalau pakai gudang nanti banyak tikus. Banyak yang nyolong juga dan mainkan harga," kata mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok menambahkan, sistem ini diyakini mampu menekan permainan harga pasar dan tidak tergantung pada satu distributor saja. Ditambah, pemprov DKI memiliki PD Pasar Jaya di seluruh Jakarta yang memudahkan para pegawainya dalam menukarkan voucher. Ia optimistis apabila hasilnya bagus pasti akan ditiru oleh swasta.
"Ini teori Ahok. Kalau lu nggak cocok bisa bantah sama gue. Ini namanya teori ekonomi kerakyatan si Ahok, bisa menahan inflasi," kata Ahok.
Sistem voucher yang dikeluarkan koperasi pegawai Pemprov DKI ini untuk sekitar 80.000 pegawai bisa ditukarkan dengan beras. Sehingga harga beras yang dipakai tak akan terpengaruh spekulan karena voucher bisa ditukarkan di mana saja tanpa tergantung pada distributor.
"Kita nggak pakai gudang besar. Kita ini pakai kertas. Kita ini model untuk perusahaan, akan lebih untung sama kayak beli barang lewat e-catalog," ujar Ahok.
Menurut Ahok, jika tak menggunakan voucher maka pegawai tak akan merasakan dampak kenaikan gaji yang diterima. Selain itu masih banyak berkeliaran oknum yang mempermainkan harga.
"Ini kan zaman edan. Kalau liat mereka adalah korban manfaat, semua manfaat," kata Ahok.
Gagasan Ahok ini tengah digodok jajaran pemprov dengan koperasi pegawai PNS DKI. "Untuk membuktikan teori saya itu gampang, kalau nggak dibantah berarti saya bener," tutup Ahok.
