Hingga September, BPKP Temukan Dana Off Budget yang Belum Disetor

Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan hingga September 2004 terdapat saldo dana off budget dari 25 departemen/non-departemen (LPND) yang belum disetor ke kas negara. Adapun dana off budget yang belum disetor itu mencapai Rp 512,831 miliar ditambah US$ 8,712 juta dan DM 765,287. Demikian disampaikan Kepala BPKP Arie Soelendro di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (25/11/2004).Menurutnya 25 departemen/LPND semestinya wajib menyetor off budget ke kas negara sebesar Rp 1,769 triliun ditambah US$ 41,959 juta dan DM 765,287. Selain itu BPKP sampai dengan triwulan III 2004 juga telah menemukan 182 laporan hasil audit menyangkut optimalisasi penerimaan negara yang terdiri dari temuan wajib setor ke kas negara Rp 308,35 miliar dan US$ 4,598 juta. Sedangkan yang sudah dilakukan tindak lanjut penyetorannya sebesar Rp 7,78 miliar dan US$ 1.698. Adapun temuan potensial sampai triwulan III 2004 mencapai Rp 2,914 triliun. Audit Subsidi BBMPada kesempatan itu Arie juga mengemukakan hasil audit terhadap pelaksanaan penyaluran subsidi program kompensasi pengurangan subsidi (PKPS) BBM 2003, BPKP telah menemukan penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp 21,560 miliar atau 1,48 persen dari nilai sample audit sebesar Rp 1,460 triliun. Adapun perinciannya meliputi, kejadian yang merugikan negara sebesar 349 kejadian senilai Rp 15,385 miliar, kewajiban penyetoran kepada negara sebanyak 101 kejadian senilai Rp 6,174 miliar dan temuan administrasi sebanyak 16.077 kejadian. (nit/)