Pemerintah Masih Pantau Pola Harga Minyak Dunia

Bandung - Pemerintah masih akan terus memantau pola dan kelakuan harga minyak dunia sebelum bisa menentukan asumsi harga minyak dalam APBN 2005. Hingga saat ini, pola dan kelakukan harga minyak dunia masih fluktuatif dan sulit diprediksi. "Saya sampaikan dalam rapat kabinet bahwa masih ada waktu, pada bulan Desember 2004 besok untuk memantau harga ini. Dengan demikian pendekatan asumsi harga minyak diharapkan bisa baik," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro kepada pers, di sela-sela acara silaturahmi jajaran departemennya di Museum Geologi, Jl. Diponegoro, Bandung, Jumat (26/11/2004).Purnomo memaparkan, setelah kenaikan harga minyak dunia yang melejit 'gila-gilaan' beberapa waktu yang lalu, kini memang sudah terjadi penurunan. "Begitu juga usai pemilihan pesiden di Amerika, harga sempat turun sampai 4 dollar per barrel," tuturnya.Namun mendekati akhir tahun ini, harga minyak di sana ternyata kembali merambat naik. "Karena memasuki musim dingin, di mana kebutuhan minyak akan kembali meningkat," kata Purnomo lagi.Kondisi yang sebaliknya justru terjadi di pasar Asia, di mana harga justru cenderung terus menurun. "Karena justru kebutuhan di Asia pada akhir tahun semakin sedikit. Di Asia, justru akan banyak hari libur sehingga kebutuhan konsumsi energinya pun turun," paparnya lagi.Hal semacam ini, menurut dia, merupakan kondisi yang harus dicermati, agar asumsi harga minyak bisa diprediksi dengan tepat. "Karena itu, masih ada waktu. Tidak perlu terburu-buru," tegasnya.Soal kemungkinan kenaikan harga BBM sendiri, menurut dia, juga masih belum diputuskan. "Harga BBM masih dalam pembahasan, dan itu juga tergantung pada penentuan harga minyak nantinya berapa," katanya.Menteri menuturkan pula bahwa ada beberapa usulan, agar jika terjadi kenaikan harga BBM tidak terlalu memberatkan rakyat. Maka jenis BBM yang banyak dikonsumsi rakyat kecil, tidak perlu dinaikkan. Yang naik, adalah yang dikonsumsi kelas menengah atau pun untuk industri seperti minyak bakar dan minyak diesel.Pengurangan subsidi BBM pun nantinya tergantung kepada harga minyak yang ditetapkan. Yang jelas, jika nantinya memang akan ada pengurangan subsidi BBM, Purnomo menegaskan bahwa pengalihan alokasi anggaran itu bisa dipikirkan dengan baik. "Kalau tahun 2004 ini, subsidi mencapai Rp 63 triliun. Kalau nanti dikurangi, pengalokasian subsidi itu ke sektor lain bisa dipikirkan. Misalnya ke sektor pendidikan atau kesehatan," paparnya.Dicontohkannya, dengan penguranngan subsidi itu maka sektor pendidikan bisa mendapatkan tambahan dana yang cukup besar. "Saat ini, anggaran sektor pendidikan hanya Rp 21 triliun. Dibagi ke pendidikan tinggi dan pendidikan dasar dan menengah. Kalau ada tambahan anggaran, kenapa tidak misalnya pendidikan dasar di tingkat SD bisa gratis," katanya mencontohkan. Soal kenaikan harga non BBM seperti LPG, pelumas, Pertamax dan Pertaplus menurutnya itu menjadi hak sepenuhnya Pertamina. "Kalau BBM, pemerintah sebagai regulator yang memutuskan," katanya. (asy/)