Indonesia Jadi Tuan Rumah 3 Hajatan Besar Ekonomi Dunia

Kaleidoskop 2013

Indonesia Jadi Tuan Rumah 3 Hajatan Besar Ekonomi Dunia

Wiji Nurhayat - detikFinance
Selasa, 31 Des 2013 16:15 WIB
Indonesia Jadi Tuan Rumah 3 Hajatan Besar Ekonomi Dunia
Jakarta - Selama tahun 2013, Indonesia menggelar banyak hajatan berkelas dunia. Salah satunya yang menghibur dan mengundang wisatawan adalah keberadaan Miss World dimana Bali menjadi tuan rumah hajatan tiap tahunan itu.

Selain Miss World, ada agenda bertaraf ekonomi yang sangat penting dan membuat nama Indonesia terkenal. Bali menjadi tempat dua agenda penting ekonomi yaitu WTO dan APEC. Sedangkan Bandung dipercaya menjadi tuan rumah Konferensi Minyak Kelapa Sawit ke-9 (Indonesian Palm Conference).

Berikut ini ulasan singkat 3 even itu yang berhasil dihimpun detikFinance selama tahun 2013, Selasa (31/12/2013).

APEC

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC ke-21 di Bali diselenggarakan dari tanggal 1 hingga 8 Oktober 2013, mampu memastikan event internasional terbesar yang pernah dilakukan dalam sejarah Indonesia bahkan lebih besar dari KTT APEC di Bogor tahun 1994 bisa terlaksana dengan baik. APEC digelar di Nusa Dua, Bali.

Para pemimpin negara dan tokoh penting lainnya hadir. Mulai dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Namun belakangan Obama memilih tetap di negaranya karena ada masalah intern di Amerika Serikat. Bahkan seluruh menteri kabinet Indonesia Bersatu Jilid II pun terkonsentrasi di Bali.

Indonesia yang merupakan tuan rumah mengangkat tema Resilient Asia Pasific, Engine for Global Growth. Artinya Asia Pasific akan bersatu untuk menjadi motor pertumbuhan global. Agenda utamanya adalah capaian Bogor Goal, pemerataan kesejahteraan dan konektifitas. Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri anggaran untuk menggelar acara APEC tidak sampai Rp 1 triliun.

Secara rinci, beberapa isu sektoral juga akan diangkat dalam pertemuan ini. Diantaranya adalah persoalan skema pembiayaan infrastruktur yang merupakan hasil dari pertemuan Menteri Keuangan APEC yang digelar beberapa waktu lalu. Nantinya akan dibuat Publik Private Partnership (PPP) Center dengan Indonesia sebagai pilot project.

Kemudian yang juga akan menjadi isu hangat adalah soal perdagangan Crude Palm Oil (CPO) dan keterkaitannya dengan lingkungan. Indonesia dan negara-negara produsen CPO lain, sepertinya akan cukup keras untuk meminta sikap dari negara yang selama ini menolak kehadiran komoditas tersebut.

Selanjutnya adalah financial inclusion yang bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha memanfaatkan akses pembiayaan. Sebab, hanya 10% dari jumlah penduduk yang sudah mempunyai rekening di bank. Sementara sisanya masih berkutat dengan cara tradisional.

KTT APEC juga membahas sektor perikanan dan kelautan. Indonesia diusulkan sebagai pusat monitoring migrasi ikan dan tsunami tracking atau climate change.

Selain isu ekonomi, pertemuan ini juga akan membahas isu lain. Di antaranya untuk kerjasama penanggulangan teror, seperti kerjasama intel, sistem informasi, pembiayaan teroris dan badan hukum.

Kerjasama dibidang gender dan anak juga ikut dibahas dalam KTT APEC. Poin-poinnya adalah dalam hal MDGs, pendidikan, perencanaan keluarga dan pemberdayaan ekonomi.

Secara keseluruhan agenda APEC memiliki 166 agenda selama 8 hari kedepan. Ada sekitar 6000 delegasi pemimpin ekonomi, 1200 pemimpin bisnis, 3000 media, lembaga Internasional dan akademisi. Namun sayangnya Indonesia harus gigit jari karena CPO dan karet gagal dimasukan ke dalam produk ramah lingkungan.

Konferensi Minyak Kelapa Sawit ke-9 (Indonesian Palm Oil Conference).

Berikutnya Kota Bandung menjadi tuan rumah  Konferensi Minyak Kelapa Sawit ke-9 (Indonesian Palm Conference) tanggal 28-29 November 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka acara Indonesia Palm Conference (IPOC) dan 2014 price outlook di Bandung, Jawa Barat.

Konferensi internasional kelapa sawit ini merupakan yang ke-9 diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI).

Pada konferensi yang dihadiri 1.350 peserta dari 29 negara ini dengan pameran stan. Stan yang memamerkan produk pendukung industri sawit dan program-program CSR industri sawit seperti pendidikan, ekonomi dan lingkungan.

Konferensi ini diharapkan dapat memberikan informasi terkini terkait perkembangan mata rantai industri sawit di Indonesia. IPOC 2013 yang berlangsung selama dua hari ini akan dibicarakan upaya-upaya penguatan mata rantai industri sawit dalam negeri dan upaya peningkatan daya saing ke depan. Selain itu akan dibahas juga price outlook komoditas CPO tahun 2014.

Indonesia adalah negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia diperkirakan memproduksi lebih dari 27 juta ton minyak kelapa sawit hingga akhir tahun 2013. Industri sawit menyumbangkanlebih dari US$ 20 miliar devisa ekspor, serta menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja.

WTO IX

Setelah sukses dalam penyelenggaraan Asia-Pacific Economy Cooperation (APEC), Bali kembali ditunjuk menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) yang ke-9. Sama dengan APEC, acara WTO akan fokus di Nusa Dua, Bali dengan anggaran Rp 109 miliar.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dipercaya menjadi Chairman WTO Bali mengatakan, nantinya akan ada 159 negara yang hadir di acara WTO Bali. Masing-masing negara akan diwakili oleh delegasi dan menteri perdagangan yang akan datang.

Indonesia sebagai tuan rumah mempunyai agenda pokok yaitu menjembatani pertemuan antara negara miskin, berkembang, dan maju di dalam konferensi WTO serta mensukseskan General Council of WTO yang dilakukan di Jenewa, Swiss.

Konferensi WTO digelar mulai mulai 3-6 Desember 2013 dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan membuka acara ditemani oleh Dirjen WTO terpilih Roberto Azevedo.

Menurut Gita, setidaknya ada dua agenda penting yang ingin dicapai dalam KTM ke-9 di Bali. Kedua agenda itu adalah fasilitas perdagangan (Trade Facilition) dan paket negara miskin atau kurang berkembang (Least Developed Countries's Package).

Namun secara detil, KTM-9 WTO akan membawa 6 kepentingan dari negara miskin yaitu:

Monitoring Mecanism berupa mekanism perdagangan dari negara maju ke negara miskin, Service waiver yaitu pemberian fleksibilitas akses pasar jasa di negara berkembangan dan negara maju bagi penyedia jasa LDCs, Rules of origin penetapan SKA yang sederhana bagi LDCs, Extension of temporary waiver of trades, Duty free and quota free pemberian preferensi bebas tarif dan kuota kepada LDCs, Cotton proposal bagi produk katun dari negara miskin ke negara berkembang.

Sedangkan untuk negara berkembang termasuk Indonesia menyuarakan kepentingan di sektor pertanian (agricultural) seperti:

  • Export Competition yaitu produk ekspor pertanian dibebaskan dari kandungan subsidi ekspor,
  • Tariff Rate Quota yaitu jenis fasilitas perdagangan yang digunakan untuk melindungi produk komoditi domestik atas produk impor,
  • Stok Holding For Food Security yaitu pembelian stok pangan oleh pemerintah untuk ketahanan pangan yang dilakukan secara transparan dan sejalan dengan tujuan atau pedoman secara terbuka.


Sedangkan negara maju menyuarakan satu kepentingan yaitu trade facility (fasilitas perdagangan) yang ditempuh untuk memperlancar arus ekspor, impor dan barang dalam proses transit

Kesepakatan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) IX mundur satu hari dari target yang telah ditetapkan. Baru tanggal 7 Desember 2013 hasil WTO disepakati yang dikemas menjadi Paket Bali.

Atas kesepakatan ini maka nilai perdagangan di dunia bisa menanjak hingga sekitar US$ 1 triliun atau sekitar Rp 12.000 triliun. Kesepakatan Paket Bali ini kemudian akan dibawa ke Jenewa, Swiss. Inilah cerita dibalik suksesnya hasil WTO di Bali.

Awalnya perdebatan hangat terjadi saat India tetap ngotot untuk meminta waktu tak terbatas atas kenaikan subsidi pertanian dari 10% menjadi 15% dari total produksi nasional kepada negara berkembang. Aturan sektor pertanian (agricultural) diusulkan negara G33 ke sidang WTO Bali kali. Menteri Perdagangan dan Industri India Anand Sharma menjadi tokoh yang paling dikenal saat itu.

Tidak hanya itu di dalam aturan tersebut, negara berkembang juga meminta referensi harga diubah dengan tidak lagi menggunakan referensi harga Putaran Uruguay tahun 1986-1988. India sendiri adalah penggagas Proposal G33 sedangkan Indonesia adalah ketuanya.

Sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat (AS) belum setuju atas permintaan itu. Amerika membatasi waktu hanya 4 tahun pemberian subsidi pertanian hingga 15%. Artinya India memandang aturan ini hanya sementara (interim) dan setelah 4 tahun berakhir akan kembali ke dalam aturan Putaran Uruguay tahun 1986 yang tertuang di dalam Agreement on Agricultural (AoA) ini yang ditolak India.

Hal ini membuat upacara penutupan yang sedianya akan dilakukan pada pukul 15:00 waktu setempat molor hingga waktu tengah malam. Namun belakangan sikap India melunak. Dikatakan Juru Bicara WTO Keith Rockwell kemajuan pesat terjadi bahkan Menteri Perdagangan dan Industri India Anand Sharma tersenyum dan bergandengan dengan Ketua United State Trade Representative (USTR), Michael Froman disertai dengan tepuk tangan para delegasi.

Masalah kemudian muncul saat menit terakhir penyusunan draft taxt Paket Bali (Bali Package) malam tadi. Negara Kuba muncul menjadi masalah baru yang tidak diduga oleh Chairman WTO Bali Gita Wirjawan dan Dirjen WTO Roberto Azevedo. Seperti diungkapkan Rockwell, Gita mengakui adanya missunderstanding dengan tidak melihat kepentingan negara Kuba.

Padahal keputusan hasil WTO ditentukan melalui sistem single undertaking yang artinya setiap negara harus setuju untuk mengeluarkan pendapat. Satu negara saja ada yang tidak setuju, maka Paket Bali gagal dibentuk.

Kuba ternyata tidak sendiri, setidaknya ada 3 negara lain yang menolak keras Paket Bali karena kepentingannya tidak didengar WTO. Selain Kuba, ada Bolivia, Venezuela dan Nicaragua. Yang menjadi titik masalah adalah soal embargo Amerika Serikat atas kapal-kapal yang transit di negara Kuba. Masalah ini sebelumnya sudah dibahas pada KTM WTO tahun 2005 di Hong Kong tetapi hingga kini belum ada kabar baiknya.

Pada hasil KTM WTO ke IX juga disepakati bila Yaman diangkat menjadi anggota ke 150 WTO.

Halaman 2 dari 4
(wij/ang)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads