Ketika Orang Kaya 'Diperas' Pajak Selangit

Jakarta - Dewan Konstitusi Prancis akhirnya meloloskan sebuah peraturan pajak rancangan pemerintahan Presiden François Hollande yang dinamai 'Pajak Miliuner'. Dengan peraturan ini, orang kaya di Prancis harus membayar pajak yang tinggi demi pemulihan ekonomi negerinya.

Berapa besarannya? Awalnya, pada tahun lalu, peraturan pajak ini menetapkan bahwa pribadi yang punya pendapatan tahunan melebihi 1 Juta Euro harus membayar pajak sebesar 75 persen. Tapi Dewan Konstitusi menolak peraturan itu dengan alasan keadilan.

Petinggi peradilan administrasi itu kemudian menyatakan bahwa angka 66 persen adalah maksimal yang dibenarkan oleh hukum di Prancis. Keputusan finalnya, pada hari Minggu lalu, adalah 50 persen bagi yang berpendapatan lebih dari 1 Juta Euro pada 2013 dan 2014. Meski, kalau ditambah dengan kontribusi sosial, jumlahnya tetap mencapai 75 persen.

Dewan Konstitusi Prancis ini mirip dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mereka dapat membatalkan hukum kalau dianggap melanggar konstitusi. Tapi, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia, Dewan Konstitusi Prancis terdiri dari hakim dan para mantan presiden Prancis.
 
Pajak super tinggi itu sebelumnya diprotes habis-habisan oleh orang kaya dan pemilik klub sepakbola di negeri itu. Soalnya kebijakan itu akan dirasakan oleh 470 perusahaan dan lusinan klub sepakbola di Prancis. Selain protes, muncul arus migrasi orang-orang kaya ke luar negeri, seperti yang dilakukan aktor Gerard Depardieu ke Belgia.

Padahal, kenaikan pajak itu didesain untuk mengurangi defisit anggaran Prancis. Hollande mengatakan, orang-orang kaya mestinya berkontribusi lebih besar untuk memulihkan kondisi keuangan negeri itu.

Di tengah defisit anggaran, peningkatan pajak adalah salah satu solusi yang diambil. Tak hanya Presiden Hollande yang melakukannya. Presiden Barack Obama di Amerika Serikat pun menetapkan pajak tinggi bagi milyuner di sana.

Bagaimana sebetulnya penetapan kenaikan pajak yang luar biasa tinggi itu? Bagaimana pula dampaknya? Ikuti Laporan Khusus detikFinance edisi hari ini.

(DES/DES)