Dirjen Pajak Akui Penarikan Pajak Belum Optimal

Yogyakarta, - Dirjen Pajak Hadi Purnomo mengatakan, meski pemerintah telah menyusun beberapa program untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sampai saat ini penarikan pajak di Indonesia belum bisa optimal. "Tidak optimalnya pajak karena ada beberapa hal atau sektor yang belum berfungsi sebagaimana mestinya," kata Hadi Purnomo disela acara seminar nasional ekonomi 'Mewujudkan Indonesia Pasti: Strategi Menuju Kemandirian Bangsa' yang berlangsung di gedung MM Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (27/11/2004).Menurut Hadi, tidak optimalnya pajak tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, tidak adanya akses transaksi keuangan secara jelas. Kedua, belum berperannya fungsi koordinasi antar departemen yang belum berfungsi sebagaimana mestinya.Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak itu, dia mengusulkan dibuatnya Social Security Number (SSN) secara terpadu sehingga semua hal yang dilakukan setiap orang dapat tercatat secara terpadu. Model SSN itu ide awalnya untuk program KTP nasional, namun bila hal itu bisa diterapkan bisa untuk mencatat berbagai transaksi termasuk pajak.Dijelaskan Hadi, dengan tidak terkoordinasinya antar departemen dan tidak adanya SSN maka orang dengan mudah akan berkelit dan mengelak soal pajak. "Namun bila ada SSN, orang tidak akan bisa mengelak lagi. Bahkan KKN pun akan hilang dengan sendirinya, karena tak mungkin bisa membohongi pajak lagi," ujarnya.Mengenai program dirjen pajak berkaitan dengan kebijakan 100 hari kabinet SBY, dia mengatakan direktorat pajak berupaya terus meningkatkan kinerjanya dari sisi pelayanan, diantaranya akan dilakukan e-registration (e-reg) untuk memudahkan mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)."Semua menteri sudah punya NPWP, sedangkan untuk legislatif ada yang sudah punya NPWP dan ada yang belum karena mereka ada yang belum bertempat tinggal tetap di Jakarta. Secepatnya mereka akan kita minta agar sudah punya NPWP," katanya. (ir/)