Terbang Dari Halim Harus Dahulukan Presiden, Maksimal 2 Jam Delay

Jakarta - Penggunaan Bandar Udara (Bandara) Halim Perdanakusuma secara komersil akan dimulai pada tanggal 10 Januari. Dalam operasionalnya, ada beberapa hal telah menjadi kesepakatan antara Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura II dengan TNI AU. Terutama soal penundaan penerbangan (delay).

"Jadi ada beberapa hal yang telah menjadi kesepakatan dengan TNI AU. Ini terkait dengan terjadinya delay pada penerbangan komersil," ungkap Menteri Perhubungan EE Mangindaan saat sidak di Bandara Halim, Jakarta, Rabu (8/1/2014)
 
Pertama adalah penerbangan komersil harus ditunda jika ada aktivitas dari Angkatan Udara (AU). Ini dimaksudkan untuk aktivitas yang di luar jadwal rutin dari TNI.

"Kalau ada mendadak AU terbang, kita harus delay. Itu adalah prioritas," sebutnya.

Kedua adalah penerbangan kenegaraan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Biasanya delay akan terjadi maksimal selama dua jam. "Jadi kalau ada Presiden mau terbang itu juga prioritas," ucapnya

Ketiga adalah kedatangan tamu negara. Mangindaan mengatakan ini sudah menjadi perjanjian terkait penggunaan bandara Halim.

"Tamu negara juga menjadi prioritas paling cuma delay beberapa saat. Ini sudah menjadi perjanjian," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Puskom Kemenhub Bambang S Ervan menambahkan delay yang terjadi berbeda dengan biasanya. Karena delay ini terencana dan terprediksi.

"Ini namanya expected delay. Jadi bisa diukur kalau delaynya itu berapa lama. Pemeberitahuannya juga cukup jelas. Beda dengan biasanya," terangnya

(mkj/dru)