BKPM Usul Proyek Infrastruktur Tak Dilelang dan Ditenderkan

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengusulkan agar investasi di bidang pembangunan infrastruktur tidak melalui prosedur lelang atau tender. Prosedur tersebut dinilai kurang kondusif untuk menggerakkan minat investor berinvestasi."Untuk menggerakkan minat para investor melakukan investasi di bidang infrastruktur diusulkan ketentuan yang tertuang dalam Keppres No. 7/1998 yang menetapkan pihak swasta dalam investasi di bidang pembangunan infrastruktur harus melalui prosedur lelang atau tender perlu dihapus," kata Kepala BKPM Theo F. Toemion saat raker dengan Komisi VI DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Senin, (29/11/2004).Selain itu, Theo juga mengusulkan adanya perubahan bidang-bidang usaha yang selama ini dinyatakan tertutup untuk PMA, seperti angkutan bus dan taksi, jasa freight forwarding, penyiaran radio dan televisi, perfilman, pendidikan agar menjadi terbuka untuk PMA.Tujuan dibukanya akses investasi bagi PMA untuk sektor-sektor tersebut, kata Theo, agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik, kelancaran arus barang dan penumpang, mendorong perkembangan teknologi di bidang informasi serta peningkatan daya saing agar bisa menembus pasar internasional, di samping juga untuk mengurangi arus pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar ke luar negeri.Usulan lain adalah perlunya mengikuti ketentuan dalam PP No.20/1994 yang menetapkan kepemilikan saham asing untuk investasi di bidang infrastruktur maksimum 95 persen.Diusulkan pula penghapusan ketentuan yang melarang penggunaan dokter atau tenaga medis asing pada rumah sakit-rumah sakit di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pasien asal Indonesia yang berobat ke luar negeri."Selain itu semua perlu juga diberikan insentif atau fasilitas fiskal untuk kegiatan investasi di bidang usaha yang diprioritaskan atau yang berlokasi di daerah-daerah tertentu," katanya. (mi/)