Dahlan Iskan: Ibu Karen Hebat, Teguh dan Berani

Jakarta - Sudah jadi rahasia umum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering diperas oleh Anggota DPR, untuk tunjangan hari raya (THR) atau apapun bentuknya. Menteri BUMN Dahlan Iskan memuji sejumlah direksi perusahaan pelat merah yang berani menolak permintaan dari anggota dewan.

Dahlan mengatakan, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan merupakan salah satu bos BUMN yang berani menolak permintaan dari Anggota DPR.

"Itu hebat Ibu Karen itu, saya bisa merasakan betapa sulitnya posisi dia saat itu, tapi dia teguh, dan berani tidak memberi. Padahal dari segi uang itu kan tidak seberapa dari kacamata Pertamina, tapi bahwa tetap yang seperti itu nggak, saya bisa merasakan. Sulitnya posisi Bu Karen seperti itu, tapi dia melakukan penolakan," tutur Dahlan di kantor Presiden, Jakarta, Senin (27/1/2013).

Menurut Dahlan, semenjak dirinya menjadi Menteri BUMN, tidak ada laporan dari BUMN soal pemerasan dari Anggota DPR. Dahlan melarang keras direksi BUMN memberikan melayani permintaan uang dari Anggota DPR.

Dahlan juga mengatakan, memang salah satu akibat dari tidak melayani permintaan uang DPR adalah akan sering dipanggil rapat di DPR. "Ya akibatnya memang harus, harus sering dipanggil DPR. Yah harus dijalani," ujar Dahlan.

Pekan lalu, Dahlan menegaskan Karen tidak menyerahkan tunjangan hari raya (THR) kepada para anggota DPR. Meskipun memang Karen pernah diminta oleh mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

"Karen memang diminta oleh Rudi untuk urunan ke DPR. Nah Karen itu nggak mau. Karena saya sudah bilang nanti celaka. Memang dia diminta, tapi tidak dikasih," ungkap Dahlan pekan lalu.

Ungkapan Dahlan ini membantah kabar yang santer terdengar jika Karen menjadi salah satu Bos BUMN yang ikutan memberikan THR ke DPR. Ia mengaku mengetahui ucapan Rudi dari pemberitaan media.

Dahlan sama sekali tidak mempercayai perihal tersebut dan mengaku kasihan terhadap Karen. "Kasihan namanya Karen. Waktu saya baca ada Dirut BUMN yang besar sektor energi. Terus terang saya nggak percaya. Karena saya sampaikan itu tidak boleh begitu," jelasnya.

Praktik permintaan THR menurut Dahlan sudah berlangsung cukup lama di BUMN. Ia juga merasakan saat menjadi pimpinan di PT PLN (Persero).

"Karena dulu pas jadi Dirut PLN saya diminta juga untuk urunan. Memang diminta dan dulu di Dirut PLN memang ada permintaan seperti itu. Tapi saya nggak mau," ujarnya.

"Saya begitu jadi menteri, saya ingatkan semua Dirut BUMN untuk tidak melakukan itu. Karena akan begini begini. Karena saya mengalami waktu jadi Dirut PLN. Makanya saya ingatkan," tutup Dahlan.

(dnl/ang)