Pemerintah Harus Berani Kurangi Anggaran Belanja PNS

Jakarta -

Pengusaha yang merupakan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemerintah harus berani mengurangi anggaran belanja pegawai selain pengurangan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Caranya adalah menutup penerimaan pegawai negeri sipil (PNS).

"Ya pengurangan overhead (perjalanan dinas yang melebihi) pemerintah dan pegawai pemerintah tidak boleh bertambah ya zero growth," ungkap JK di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (27/1/2014).

JK mengatakan belanja pegawai dan subsidi yang besar akan membuat pembangunan infrastruktur terhambat. Sehingga membuat perekonomian tak bergerak untuk tumbuh.

"Bisa saja seperti ini. Tapi ekonomi tak bisa bergerak. Seperti subsidi, itu penting. Tapi kalau subsidi 22% itu kan berat untuk APBN, nilai yang tepat kan 10%," jelasnya.

Sementara untuk anggaran subsidi pangan seperti beras dan pupuk, harus tetap diberikan. Karena jelas targetnya adalah masyarakat miskin. Berbeda dengan BBM yang dinikmati oleh masyarakat kaya.

"Kalau beras dan pupuk jangan dong. Tapi kalau BBM, memang yang bawa mobil itu orang miskin, pasti orang kaya," kata JK.

JK menambahkan hampir semua negara dengan ekonomi terbuka menerapkan harga BBM tinggi. Berbeda dengan Indonesia yang justru malah menerapkan subsidi BBM yang tinggi. Sehingga ada ketidakcocokan.

"Idealnya kan kalau ekonomi terbuka, subsidinya itu sekitar 10%. Kalau subsidi Rp 400 triliun akibat kenaikan dolar, maka kita bisa buat apa. Yang bakal dipotong kan anggaran jalan, rumah sakit dan pasti dipotong," terangnya.

Sementara JK juga menyebut sekitar 20% dari anggaran APBN yang dihabiskan BBM ada sekitar 2,3% yang disumbangkan dari utang.

"Masa kita bayar subsidi dengan utang," ungkap JK.

Akan tetapi JK menilai utang di Indonesia masih dalam kategori sehat. Terlihat dari posisi rasio yang berada di bawah 25% dari PDB. Kemudian cicilan utang juga terbayarkan dengan lancar.

"Dengan ekonomi tumbuh kita bisa bayar utang karena pajak masuk. Kita masih sehat, karena 25% dari PDB," jelasnya.

Menurut JK, siapapun pemerintah yang ingin menggerakkan infrastruktur harus mengurangi anggaran subsidi.

"Siapapun pemerintah yang ingin menggerakan infrastrukturnya tapi uang dari mana yang tersedia. Makanya kita potong adalah mengurangi kesenangan orang mampu, yaitu BBM," tutupnya.

(/)