Proyeksi Bappenas: Tahun 2009, Ekonomi RI Tumbuh 6,6%

Proyeksi Bappenas: Tahun 2009, Ekonomi RI Tumbuh 6,6%

- detikFinance
Rabu, 01 Des 2004 11:18 WIB
Jakarta - Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan bisa mencapai 6,6 persen. Diharapkan investasi swasta akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi tersebut."Tahun 2009 diharapkan ekonomi sudah bisa tumbuh 6,6 persen dengan ditopang peningkatan investasi swasta, karena pemerintah masih memiliki keterbatasan dana," kata Menneg PPN/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati saat raker dengan Komisi XI DPR RI di Gedung MPR/DPR, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu, (1/12/2004).Menurut Sri Mulyani, Bappenas dalam draft rancanangan pembangunan jangka menengah (RPJM) telah memproyeksikan nilai investasi yang pada tahun 2004 ini baru mencapai 17,2 persen, pada tahun 2009 nanti bisa meningkat menjadi 24,4 persen.Ekspor non migas diharapkan meningkat dari posisi tahun 2004 yang tumbuh sebesar dua persen bisa menjadi 8,7 persen pada tahun 2009.Sri Mulyani juga menyampaikan, pada tahun 2009 nanti sejumlah sektor lain juga diharapkan mengalami pertumbuhan, misalnya sektor pertanian yang diharapkan tumbuh 3,3 persen, sektor industri pengolahan tumbuh 8 persen, dan sektor lainnya tumbuh 6,6 persen.Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga memberikan ilustrasi bahwa sektor manufaktur saat ini baru bisa tumbuh lima persen atau jauh di bawah kondisi sebelum krisis yang mampu tumbuh 11,3 persen.Hal itu, lanjut dia, disebabkan masih minimnya investasi disamping kapasitas produksi yang masih rendah, di mana sampai akhir 2003, kapasitas produksi hanya tercatat 67,4 persen.Terkait dengan peningkatan iklim investasi, Sri Mulyani menjanjikan pemerintah akan melakukan berbagai langkah, seperti perbaikan perizinan, penyusunan RUU penanaman modal, penghapusan peraturan yang tumpang tindih, reformasi kelembagaan, reformasi perpajakan dan kepabeanan, serta perbaikan infrastruktur."Untuk infrastruktur yang selama ini menjadi kendalanya adalah pembiayaan, diharapkan aspek pembiayaan ini bisa diatasi. Hal itu sudah sesuai dengan prioritas pemerintah yang akan kembali menata iklim investasi dan kepastian dunia usaha," tuturnya. (umi/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads