Nih! 6 PR Pemerintah yang Belum Kelar

Jakarta - Menurut pengusaha, pemerintahan saat ini masih belum bisa menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang telah dirancang. Tahun politik saat ini, hampir dipastikan, PR-PR tersebut bakal dilupakan.

"Tahun 2014 adalah tahun harapan dan tahun kecemasan bagi bangsa Indonesia. Karena kita masuk ke perekonomian yang melemah dan prospek politik yang tidak menentu. Semoga pelaksanaan Pemilu tidak menghadirkan gejolak politik maupun ekonomi," kata Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto dalam seminar ekonomi yang diadakan Indonesia Financial Today di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (30/1/2014).

Menurut Suryo, Indonesia banyak kehilangan momentum untuk berkembang dan mengatasi masalah ekonomi. "Profil ekonomi Indonesia masih sangat tergantung pada apa yang akan kita lakukan tahun ini," jelasnya.

Berikut daftar PR pemerintah yang belum kelar:

1. Pembangunan infrastrukstur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan tahun 2012. MP3EI ini agak suram karena kurang mendapat dukungan undang-undang tetapi hanya peraturan presiden.
2. Penghapusan atau pengurangan subsidi BBM. Subsidi BBM sudah menjadi masalah krusial yang hanya dapat diatasi oleh dengan keberanian untuk mengambil keputusan strategis, namun non populis.
3. Pembangunan industri hilirisasi dan pemurnian tambang atau smelter. Perencanaan sudah dilakukan, namun dalam pelaksanaan akan harus ada koordinasi baik pusat daerah ataupun antar kementerian.
4. Pengembangan industri jasa, keuangan, asuransi, legal pelayaran, ataupun medical.
5. Program swasembada pangan masih dipertanyakan. Tidak dilakukan secara mendasar integratif dan kontributif. Penyediaan benih, pupuk, dan bahan kimia masih belum terkoordinasi. Ini akan menjadi masalah bagi pemerintahan yang akan datang.
6. Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia harus mendorong dan mengerahkan segala sumber daya baik alam dan manusianya untuk terus meningkatkan daya saing kita di MEA 2015 nanti.

"Apakah pemerintah baru dapat menunjukan kinerja baru? Dunia usaha berharap pemerintah dan DPR melakukan perubahan mendasar struktur perekonomian kita," jelas Suryo.

(dnl/hen)