.webp)
"Ke depan tentu kita harus melanjutkan pemeriksaan fisik beras dan mereknya," ungkap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi saat berdiskusi dengan media di Kantor Kementerian Perdagangan, Jalan Ridwan Rais, Jakarta, Senin (3/02/2014).
Bayu mengatakan, untuk ke depan, beras impor harus mencantumkan uraian barang termasuk jenisnya, kemasannya, pencantuman mereknya, dan pelabuhan asal yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Langkah ini diambil untuk memnimalisir pemalsuan jenis beras (HS code) oleh importir.
Perlu diketahuio, berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beras konsumsi khusus jenis Japonica dan Basmati memiliki kesamaan Pos Tarif/HS dengan beras yang diimpor oleh Perum BULOG yaitu 1006.30.99.00 dengan uraian barang lain-lain.
"Uraian barang itu, kita akan lakukan secepatnya," imbuhnya.
Sedangkan cara lainnya adalah tindakan pengetatan pemasukan oleh pihak surveyor dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Selama ini, surveyor hanya mengambil contoh beras dan tidak memeriksa secara keseluruhan beras dalam satu pengapalan. Sedangkan untuk Bea dan Cukai, selama ini hanya memeriksa kelengkapan dokumen tetapi tidak melakukan pemeriksaan fisik.
"Surveyor akan meningkatkan intensitas dan kualitas pemeriksaan dalam rangka penerbitan LS (laporan surveyer). Sedangkan Bea dan cukai akan melakukan pemeriksaan fisik lebih intensif dan dokumen," katanya.
Kementerian Pertanian juga akan memperkuat di sisi aspek regulasi impor beras. Sedangkan Kemendag berencana mengatur ulang sistem tata niaga impor beras khusus yang mirip dengan impor produk hortikultura.
"Nanti akan ada sistem yang sama untuk beras dengan hortikultura," jelas Bayu.
(wij/dnl)
