Chatib Basri: Freeport Tak Pernah Bilang Mau Bangun Smelter

Jakarta - Pemerintah menegaskan tak akan mengenakan Bea Keluar (BK) ekspor bahan mineral bagi perusahaan yang memiliki pabrik pemurnian (smelter) dan menghasilkan produk yang sudah dimurnikan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri menjanjikan pembebasan BK kepada perusahaan tambang yang mau membangun smelter di dalam negeri, termasuk kepada PT Freeport Indonesia dan perusahaan tambang lainnya. Namun hingga kini belum ada realisasi dari Freeport.

‎​"Supaya nggak kena BK, company-nya bikin smelter. Begini, BK itu fungsinya memaksa orang memangun smelter, kuncinya kita nggak bicara BK naik atau turun, intinya smelter ada atau tidak," ungkap Chatib saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (4/2/2014).

Ia menjelaskan, perusahaan tambang yang belum membangun smelter akan dikenakan aturan bea keluar barang mineral progresif sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk terhadap PT Freeport Indonesia, meski sudah melakukan sentuhan pengolahan seperti konsentrat tembaga.

Menurut Chatib, hingga saat ini belum ada laporan resmi soal perusahaan tambang tersebut bakal mendirikan smelter. Ia menegaskan tak ada alasan untuk tidak mengenakan BK terhadap barang-barang ekspor milik PT Freeport Indonesia.

"Kita belum bahas itu (BK Freeport) karena Freeport juga belum bilang mau bangun smelter. Saya nggak tahu. Freeport nggak pernah bilang sama saya bahwa dia mau bangun smelter," katanya.

Chatib menambahkan, komitmen untuk pembangunan smelter dilakukan bukan hanya sebatas perjanjian penandatanganan namun harus direalisasikan dalam bentuk investasi konkret.

"Kalau ngomong doang nggak bisa, karena mesti investasi. Kalau ngomong doang apa buktinya. Komitmen gitu? Nggak bisa. Anda mesti taruh uang untuk bangun," jelasnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia mengaku tengah melakukan studi bersama PT Aneka Tambang (Antam) membangun pabrik pemurnian bahan mineral mentah atau smelter. Rencananya akhir Januari 2014 Feasebility Studies (FS) ini sudah bisa selesai.

"Saat ini kami sedang melakukan studi salah satunya dengan Antam. FS-nya selesai bulan ini. Lokasi belum tahu, nilainya belum," kata Direktur Utama Freeport Indonesia Rozik Soetjipto saat acara Indonesia Investor Forum 3 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (22/1/2014).

Rozik mengatakan, pihaknya bakal meniru smelter garapan China untuk menjadi acuan pembangunan smelter yang bernilai tambah. Pasalnya, hingga saat ini baru China yang mampu memproduksi olahan bahan mineral dan berdaya saing.

"Apa yang terjadi di China bisa kita tiru sehingga proyek bisa layak secara komersial. Secara umum hanya China yang mampu memproduksi dan bersaing karena industri hilir di China sudah begitu maju dan luas mereka menyerap semua produksi yang dibangun," jelas dia.

Rozik mengungkapkan, dengan pembangunan smelter ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah baik untuk perusahaan maupun negara.

"Saya juga kecewa kenapa kita tidak bisa memberikan lebih kepada kepentingan negara dan masyarakat," katanya.

Namun begitu, Rozik menyebutkan perseroan selama ini sudah memberikan kontribusi kepada negara dengan investasi smelter yang sudah dibangun dari tahun 1997 lalu di Gresik, Jawa Timur.

"Freeport bekerja dalam suatu kontrak karya, di situ kewajiban-kewajiban jelas, tercantum di kontrak wajib membangun pabrik pengolahan dan pemurnian dan sudah dilakukan 1997 di Gresik. Kebijakan baru pemerintah UU No. 4 Tahun 2009 juga mewajibkan itu. Harapan kita bisa mengolah lebih lanjut ke hilir," katanya.

(drk/hen)