Hal ini disampaikan oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat usai Rakor Pangan dan Perbaikan Jalan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (6/2/2014).
"Kita ingin komitmen dia membangun smelter dinyatakan dulu. Tentu bukan kapasitas saya untuk memastikan dan mereka akan membuat pernyataan sendiri," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Hidayat memastikan, pemerintah akan mendengarkan dan memperhitungkan keinginan Freeport tentang bea keluar yang dianggap terlalu memberatkan mereka, asalkan ada komitmen mereka untuk membangun smelter di Indonesia.
"Jadi pemerintah tetap memberikan komitmen untuk tempo 3 tahun membangun smelter dan kita akan mempertimbangkan keberatan soal bea keluar," katanya.
Mantan Ketua Umum Kadin ini menambahkan, BK yang dikeluarkan untuk menghambat perusahaan tambang termasuk Freeport untuk melakukan ekspor besar-besaran bahan mentah. Jadi cara yang paling bisa dilakukan perusahaan tambang agar tak kena BK adalah membangun smelter.
"Kalau sudah dibangun maka BK tidak akan dikenakan lagi," katanya.
Berdasarkan situs resmi Freeport, perseroan telah membangun smelter bersama konsorsium melalui bendera perusahaan PT Smelting Gresik pada 1996 dengan investasi US$ 750 juta. Smelter ini dioperasikan oleh Mitsubishi, kepemilikan PT Smelting Gresik terbagi atas saham PT Freeport Indonesia dan konsorsium Jepang.
(hen/dnl)










































