.webp)
"Di Jakarta itu menempati ranking tertinggi dari semua pemda ya, ranking pengaduannya," kata Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana di sela acara pencanangan pembangunan zona integritas Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/2/2014).
Danang menambahkan, kebanyakan pengaduan masyarakat untuk Pemprov DKI Jakarta berdasarkan data Ombudsman adalah terkait izin investasi, izin mendirikan bangunan yang mana masih banyak terjadi pungutan-pungutan liar dan birokrasi yang rumit.
"Pengaduan tentang izin membangun bangunan, pengaduan tentang sekolah juga masih tinggi. Terus pengaduan tentang izin investasi, amdal dan lain-lain. Itu masih banyak terjadi," tambahnya.
"Orang mau bikin CV, PT, masih banyak pungli di sana," imbuhnya.
Ombudsman berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut dengan memberikan rekomendasi kepada Pemprov terkait agar menyelesaikan persoalan.
Dalam minggu ini, lanjut Danang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok) berjanji akan memperbaiki sistem pelayanan investasi.
"Tapi kami masih tagih janji itu. Sampai sekarang blbelum selesai. (Tindak lanjutnya) Kami akan panggil. Kalau tidak dengar kami akan rekomendasikan pemecatan (pemdanya). Itu paling mudah. Dan rekomendasi Ombudsman harus dilaksanakan," ujar Danang.
(zul/dnl)
