Di Depan Kapolri, Sofjan Wanandi Curhat Soal Demo Buruh

Di Depan Kapolri, Sofjan Wanandi Curhat Soal Demo Buruh

Wiji Nurhayat - detikFinance
Rabu, 12 Feb 2014 11:42 WIB
Di Depan Kapolri, Sofjan Wanandi Curhat Soal Demo Buruh
Jakarta - Di depan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berkeluh kesah soal maraknya demonstrasi buruh, bahkan hingga anarkis.

Sofjan menegaskan pengusaha ingin mendapatkan jaminan keamanan berinvestasi dan berusaha di Indonesia tanpa gangguan termasuk dari tindakan anarkis.

"Kita sekarang ini membutuhkan Kapolri apalagi di tahun Pemilu ini. Dalam 2-3 tahun ini kita (pengusaha) selalu bermasalah dengan buruh yaitu demo dan menakutkan terutama demo yang dilakukan oleh buruh labour intensive ini. Kita ingin ada jaminan agar kita bisa berinvestasi di Indonesia. Saya ingin ada komitmen Kapolri untuk menjaga keamanan kita," ungkap Sofjan dalam sebuah diskusi di Hotel Kampensky Jakarta, Rabu (12/2/2014).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Sofjan pengusaha ingin membuka investasi dan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Namun masalah keamanan seperti demo buruh anarkis, maka keinginan dan minat pengusaha untuk berinvestasi tertunda atau pindah ke negara lain.

"Padahal di Indonesia itu adanya gap masalah ketimpangan kemiskinan dan pengangguran. Ada 2,5 juta orang setiap tahun mencari pekerjaan dan kita hanya memenuhi 1,5 juta orang. Sisanya masuk ke dalam pekerjaan informal bahkan tidak bekerja," imbuhnya.

Sofjan mencatat, saat ini ada 100 organisasi buruh skala nasional dan 5.000 organisasi buruh skala daerah. Ia menegaskan adanya demo buruh yang marak, maka pengusaha akan mengganti tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin.

"Sikap buruh makin hari makin radikal. Ada 100 organisasi buruh di tingkat nasional dan 5.000 tingkat regional serta banyak organisasi buruh di tingkat perusahaan. Apalagi pada saat kenaikan upah minimum, kita semestinya harus kembali ke sistem labour intensive di mana 50% tenaga kerja kita adalah lulusan SD (Sekolah Dasar) bukan hanya mengganti labour intensive menjadi capital intensive dan ini salah," jelasnya.

(wij/hen)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads