.webp)
Atas vonis tersebut, Asian Agri mengaku keberatan dan meminta kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menghitung ulang denda pajak yang diganjarkan kepadanya.
Dalam media briefing yang digelar Asian Agri di Gedung Annex, Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (19/2/2014), hadir sebagai pembicara Ekonom sekaligus Peneliti Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA) Faisal Basri.
Dalam diskusi ini, Faisal membela Asian Agri soal perhitungan tunggakan pajak yang ditagih Ditjen Pajak. Menurut Faisal, Ditjen Pajak harus cermat dalam penghitungan pajak alias jangan asal menghitung. Pihak Asian Agri menyatakan, Ditjen Pajak menghitungan pajak berdasarkan besaran pendapatan.
"Ditjen Pajak jangan ugal-ugalan. Karena lazim di masa lalu, orang pajak selalu memaksa, tetapi akhirnya membuka ruang untuk nego," tegasnya.
Faisal menyebutkan, perhitungan pajak yang dilakukan Ditjen Pajak keliru. Faisal meminta Ditjen Pajak menghitung ulang perhitungan pajak Asian Agri dengan menggunakan EBITDA.
"Metode penghitungan memakai EBITDA bisa lebih pasti tidak akan terjadi manipulasi," ujarnya.
Menurut Faisal, meskipun tidak bisa menjadi patokan utama, setidaknya EBITDA dapat dijadikan bahan valid dalam perhitungan besaran pajak.
"Jika terjadi rekayasa hasil penjualan dan mark up (penggelembungan) biaya akan tercermin pada EBITDA. Akan mudah sekali dikenali," tandasnya.
Tercatat, EBITDA Asian Agri dalam kurun waktu 2002-2005 mencapai Rp 7,2 juta per hektar. Sementara luas lahan yang dimiliki Asian Agri mencapai 146.000 hektar. Sementara total penjualan tercatat Rp 7,6 triliun dalam kurun waktu 2002-2005.
(drk/dnl)
