Banyak Program Pemerintah Kurang Matang Tapi Sudah Minta Anggaran

Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty menilai banyak Kementerian Lembaga (KL) dan Pemerintah Provinsi yang kurang matang dalam perencanaan program. Terutama dalam menentukan output dari program kerja.

"Seringkali program kerja yang dibuat sebelum mengajukan anggaran itu tidak terukur secara kuantitatif. Misalnya program untuk anggaran pembangunan jalan. Jadi yang tertulis cuma untuk meningkatkan kualitas. Kualitas yang bagaimana," ungkap Anny dalam dalam kick off meeting tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) di hotel Le Meredien, Jakarta, Senin (24/2/2014)

Harusnya setiap program yang dibuat harus jelas hasilnya secara kuantitif. Sehingga, menurut Anny anggaran yang akan dicairkan jelas penggunaannya.

"Jadi jangan cuma kualitasnya yang naik. Tapi jelas perhitungannya seperti apa. Manfaatnya apa. Jangan-jangan cuma tahan tiga bulan jalan kena hujan terus ambruk lagi. Dan kita kembali bicara soal kualitas lagi kedepannya," papar Anny.

Ia menuturkan hal ini adalah bagian dari perencanaan institusi. Bagaiamana dari anggaran yang diajukan dan nantinya direalisasikan dapat terlihat hasilnya.

"Berbicara soal anggaran inilah yang dimulai dari perencanaan. Tidak cuma untuk menyerap anggaran. Tapi juga anggaran tersebut dapat terserap dengan benar-benar efektif dan berguna sesuai target," ujarnya.

Anny menambahkan, Kemenkeu sekarang tidak ada lagi menerapkan sistem pemblokiran. Namun tetap menggunakan catatan. Artinya, jika ada pihak yang ingin mencairkan anggaran, namun syaratnya belum terpenuhi maka akan diberi catatan.

"Tahun ini tak ada blokir, tetapi ada KL dan daerah, yang dokumennnya belum selesai, proses DPR belum selesai, kami tak bisa eksekusi program yang diperlukan. Kami serahkan ke aparat internal dengan memberikan catatan untuk dipenuhi," ungkap Anny.

(mkl/ang)