Ini Alasan Tol Trans Sumatera Hanya Digarap oleh Hutama Karya

Jakarta - Pemerintah telah menunjuk BUMN PT Hutama Karya sebagai pelaksana proyek jalan Tol Trans Sumatera sepanjang lebih 2.400 Km yang mengubungkan Aceh hingga Lampung. Alasan penunjukan ini karena investor swasta dalam negeri dan asing tak tertarik menggarap proyek triliunan rupiah tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan proyek ini tidak bisa berjalan jika masih harus menunggu investasi dari swasta. Sebelum diserahkan ke Hutama Karya, proyek ini sempat ditender dua kali.

"Proyek Trans Sumatera sudah melalui proses tender dua kali dan gagal terus makanya muncul penugasan. Kalau mau menunggu terus seperti telur dan ayam nggak jalan-jalan barang itu selamanya tidak akan pernah angkutan meningkat, cost logistik mahal tersendat-sendat. Harus didekati. tetapi tender, sudah dua kali ditenderkan nggak ada yang minat," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (26/2/2014)

Saat ini pemerintah tengah melakukan revisi draf Peraturan Presiden (Perpres) soal proyek ini. Diharapkan dalam waktu dekat selesai dan konstruksi proyek jalan tol akan segera dimulai.

"Sebanyak 23 ruas tapi tetap dilihat satu per satu. Oleh karena itu BUMN untuk segera memberikan kepada data ke Kemenkeu apa yang disebut dengan risiko. Itu biasa disebut keekonomian dari proyek itu sendiri. ini nanti dibantu oleh konsultan yang baik," paparnya

Dari 23 ruas tol, saat ini baru ada 4 ruas sepanjang 436 Km akan dibangun lebih dahulu. Ruas tersebut antaralain ruas Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Pekanbaru-Dumai, dan Bakauheuni-Terbanggi Besar.

"Ada 4 ruas yang prioritas, secara komersial tidak ada minat sudah ditenderkan dua kali tetap nggak ada minatnya. Ini yang bisa diberikan penugasan. Intinya tetap berjalan, governance tetap dibenahi," imbuh Hatta.

Sementara itu, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy Priatna mengatakan saat ini akan dilakukan sedikit revisi oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada draft Perpres. Ini kurang lebih akan memakan waktu satu Minggu.

"Tetap penugasan, seperti itu. Tapi nanti akan diputuskan dalam sidang kabinet di tempatnya Presiden dalam waktu dekat. Dalam seminggu ini KemenPU minta ingin ada revisi sedikit," ungkapnya di lokasi yang sama.

Revisi pertama adalah terkait kemungkinan jika Hutama Karya selaku BUMN yang ditunjuk tidak dapat menjalankan tugasnya melaksanakan proyek.

"Kedua apabila tidak bisa dikerjakan dan kemudian dikerjakan pemerintah 100% nanti operatornya siapa, penugasannya seperti apa. Ketiga apabila konsesi selesai, akan dikembalikan pemerintah, seperti Jagorawi," sebutnya.

Waktu lamanya konsesi akan dibicarakan lagi kedepannya. Namun menurut Dedy, jika nasibnya seperti Tol Jagorawi maka tarif yang dikenakan bisa lebih murah dan gratis.

"Kalau sudah habis ke Pemerintah, rakyat bebas tidak bayar lagi. Tapi seperti Jagorawi tidak bisa karena harus dipelihara oleh Pemerintah. Pemerintah dananya tidak ada, makanya tetap bayar tapi murah. Jagorawi kan murah sekali karena disitu tidak ada unsur komponen biaya investasi," paparnya.

(mkj/hen)