Selain Duit, Papua Butuh Pendekatan Budaya

Jayapura - Salah satu penyebab tidak efektifnya pelaksanaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua adalah karena penyamarataan dengan daerah lain. Padahal daerah seperti Papua membutuhkan pendekatan khusus.

"Jangan buat regulasi yang sama dengan daerah lain. Semua aturan keuangan di Jakarta Selatan sama seperti di Papua. Ini menjadi tidak responsif," kata Rizal Djalil, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jayapura, Rabu (5/3).

Pendekatan budaya, lanjut Rizal, dibutuhkan agar pelaksanaan Otsus di Papua lebih efektif. Sudah ada rujukan untuk menjalankannya yaitu penelitian dari Selo Soemardjan pada 1984. Penelitian tersebut menyatakan bahwa usaha pembangunan suku-suku di Papua secara lebih terarah sebaiknya diketahui terlebih dulu unsur-unsur sosial-budaya.

"Aspek regulasi, SDM, dan pendampingan belum digarap secara komprehensif dengan memanfaatkan hasil penelitian terkait masyarakat Papua, antara lain oleh sosiolog Selo Soemardjan. Kondisi ini mengakibatkan penerapan regulasi di berbagai bidang tidak memperhatikan kondisi masyarakat Papua yang punya keunikan budaya tersendiri," papar Rizal.

Lukas Enembe, Gubernur Papua, berpendapat senada. "Hitungan nasional dibawa ke sini tidak akan masuk. Harus ada grand design yang lebih baik," katanya.

Jan Horas Purba, akademisi IPB, menilai Papua membutuhkan fleksibilitas regulasi, tidak bisa disamakan dengan daerah lain. "Bisa saja uang Otsus ditambah, tapi ini bukan hanya masalah uang. Pendekatan budaya lebih bagus," katanya.

Di Papua, lanjut Jan, terdapat sekitar 2.000 suku dengan eksklusivitas tinggi. "Pembangunan harus dilihat dari kacamata antropologi. Diperlukan figur pemersatu untuk memotong kotak-kotak itu," tuturnya.






(hds/DES)