.webp)
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas khususnya berkaitan dengan proyek infrastruktur Jakarta. Salah satu yang difokuskan adalah mengenai proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Dedi menjelaskan, ada yang perlu diubah dalam cetak biru (blue book) pembangunan MRT di Jakarta, yaitu besaran investasi yang ditanggung pemerintah pusat dan daerah DKI Jakarta. Dulu, saat proyek ini dicetuskan sebelum Jokowi menjabat sebagai Gubernur, investasi untuk proyek ini dibagi menjadi dua, 58% ditanggung Pemprov DKI, dan sisanya adalah pemerintah pusat.
Sedangkan saat ini, yang ditanggung oleh Pemprov DKI adalah 51%, sehingga ada perbedaan 7% dengan yang tercantum dalam blue book pemerintah daerah DKI Jakarta.
"Karena dulu 58% itu pinjaman DKI, maka sekarang ada di blue book pinjaman DKI. Ternyata jadi 51%, maka aturan kita yang punya di DKI itu harus ada 51%. Lalu 7% itu ada di bluebook Kemenhub. Maka harus ada revisi bluebook," kata Dedi saat ditemui di Kantor Kementerian Bappenas, Menteng, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Namun, hal itu menurut Dedi tidak menjadi persoalan besar. Menurutnya, perubahan blue book itu harus melalui persetujuan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
"Tahun depan begitu ada waktu revisi yang 58% itu dirubah jadi 51%. Tapi nanti. Yang merubahnya itu harus ada keputusan Menko. Sebentar lagi ada rapat di Menko. Tapi tidak apa-apa, sekarang uangnya masih ada sampai bulan Desember masih cukup. Tapi lewat bulan Desember uangnya sudah habis. Adanya pinjaman baru kan yang 58% itu pinjaman baru," paparnya.
Masih mengenai MRT, Dedi mengatakan, yang dibahas pada rapat yang berlangsung selama 1 jam tersebut adalah mengenai rute. Dalam penjaminan awal, proyek MRT hanya disebutkan dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI.
"Yang kedua adalah desain dari HI sampai ke Kampung Bandan, kok nggak masuk dalam bond (penjaminan), iya karena keputusan Menko Perekonomian tidak menyebutkan. Keputusan Menko Perekonomian itu hanya dari Lebak Bulus ke HI. Maka itu akan ada perubahan keputusan di kantor Menko," terangnya.
Selain itu, rapat juga membahas mengenai kelanjutan proyek Monorel Jakarta. Pemerintah pusat akan membantu mencarikan jalan keluar dalam memberikan jaminan (performance bond) untuk PT Jakarta Monorail.
"Memerlukan 4-5 hari lagi. Kalau menurut saya, dalam seminggu lagi ini jalan. Kalau keputusan DKI nanti apa, Jakarta Monorail setuju, ya jalan. Kalau nggak ya susah," tambah Dedi.
Selebihnya, rapat yang berlangsung tertutup ini membahas mengenai proyek infrastruktur di Jakarta yang sedang maupun yang akan dikerjakan. Seperti proyek Giant Sea Wall yang akan mulai dibangun pada pertengahan tahun 2014 ini.
"Jadi sebetulnya di level eselon 1 ini Pak Dedi, Bu Yani, Bapeda DKI ini kita sudah rutin bahkan tiap minggu, baik yang lagi berjalan maupun yang akan datang. Yang akan datang itu giant sea wall, yang on going itu MRT, monorel, air minum, saluran limbah. Yang sedang berjalan kita selesaikan secepatnya. Itu saja," papar Armida.
(zul/dnl)
