DPR Minta Pemerintah Pertahankan 51 % Saham Semen Gresik

Jakarta - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Semen Gresik tetap di atas 51 persen. Hal ini untuk mencegah praktek kartel asing dari pasar semen nasional yang bisa membahayakan target pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.Demikian salah satu kesimpulan Raker Komisi VI yang dipimpin Ketua Komisi VI Irwandi Lubis dengan Meneg BUMN Soegiharto beserta seluruh jajarannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2004). Menanggapi kesimpulan itu Meneg BUMN Soegiharto mengungkapkan sesuai instruksi Wapres Jusuf Kalla kepemilikan saham mayoritas dimaksudkan untuk mengatasi kartel. Hal ini penting mengingat industri semen merupakan industri yang strategis. Selain itu juga terkait program pemerintah yang mulai 2005 akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur terutama jalan tol dan perumahan. “Kalau seluruh industri semen tidak lagi dikuasai pemerintah nanti seluruhnya akan dikuasai asing. Kalau seluruhnya tidak bisa dikendalikan, dikhawatirkan harga bahan dasar perumahan tidak bisa dikendalikan Negara meski sekarang harganya sudah berlaku hukum pasar,” tegasnya. Seperti diketahui, pemerintah tengah menghadapi tuntutan dari salah satu pemegang saham Semen Gresik, Cemex. Dalam salah satu klausul perjanjian pada jangkauan tertentu, pemerintah harus menjual sahamnya kepada Cemex hingga di atas 51 persen. Menko Perekonomian Aburizal Bakrie sebelumnya pernah mengatakan jika pemerintah harus melepas kepemilikan saham kepada Cemex sebenarnya tidak masalah asalkan bisa mendapatkan harga yang baik. Ia juga mengatakan pelepasan saham pemerintah di Semen Gresik sebenarnya tidak ada masalah karena Semen Gresik hanya menguasai 17 persen pangsa pasar nasional.Namun menurut Soegiharto, berdasarkan kesimpulan DPR kali ini semestinya pemerintah tidak mundur lagi dari kepemilikan hingga 51 persen. “Tapi memang risikonya kita harus berjuang di arbitrase,” katanya. Pada kesempatan itu, DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak bicara lagi ke publik tentang permasalahan dengan Cemex karena tengah dilakukan proses negosiasi di luar hukum agar Cemex bisa menahan bahkan menarik klaimnya. DPR menyarankan pernyataan ke public lebih terkoordinasi. “Saya harus menyampaikan ini kepada menteri yang lain,” jelasnya. (asy/)