.webp)
Kemajuan perekonomian di wilayah Sumatera bisa menyaingi negeri jiran dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan tol yang menghubungkan Aceh hingga Lampung sepanjang 2.771 kilometer (KM) atau lebih dikenal dengan sebutan tol Trans Sumatera.
"Jadi Malaysia itu, ekonomi tumbuh dengan kelapa sawit. Dia tumbuh dengan keunggulan komparatif dan kompetitif. Dia buat jaringan tol dengan risiko dan konsekuensinya, tapi dampaknya positif untuk investasi di Penang dan Johor," kata Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional Darma Tyanto Saptodewo dalam diskusi infrastruktur di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2014).
Darma menjelaskan, Sumatera memiliki potensi ekonomi di bidang kelapa sawit hingga komoditas pertambangan. Meski memiliki potensi besar, namun infrastruktur di Sumatera belum mendukung. Komiditas tersebut membutuhkan pengangkutan melalui moda transportasi yang bisa cepat dan efisien sampai ke pabrik atau pasar.
"Kita bicara pembangunan kereta api, Investasi dilakukan pemerintah. Nggak mungkin sarana dilempar ke swasta, itu harus dibangun APBN. Sekarang kita tahu kereta lebih efisien dan efektif angkut hasil bumi dan hubungkan satu kota dan lain. Tapi itu mahal," jelasnya.
Menurut Darma, pembangunan yang bisa dilakukan lebih murah dan paling mendesak adalah membangun tol Trans Sumatera sepanjang 2.771 km. "Pilihan lain buat jalan tol," sebutnya.
Pembangunan jalan tol ini tidak hanya mengerek popularitas produk komoditas di Sumatera. Darma menilai banyak sektor ekonomi yang akan tumbuh di area Sumatera. "Dalam 4-5 tahun bisa mengembangkan ekonomi, properti, industri, pertanian, peternakan. Di era berikutnya 10-20 tahun, investasi tol bisa dikembalikan," sebutnya.
Selain ekonomi tumbuh karena pembangunan infrastruktur jalan tol dibangun, selanjutnya investor dari dalam dan luar negeri akan membidik Sumatera sebagai tujuan investasi selain pulau Jawa. Seperti terjadi di Malaysia. "Begitu jalan tol dibangun investor sudah ancang-ancang," katanya.
Darma menilai, karena pengembalian investasi untuk mega proyek tol Trans Sumatera terbilang lama. Maka sudah sewajarnya pemerintah ikut turun tangan untuk membangun. Salah satunya menugaskan BUMN yang murni 100% dikuasai pemerintah.
"Itu tanggung jawab pemerintah bangun nggak bisa swasta bangun. Kalau itu mau dibangun, 100% harus dimiliki pemerintah. Itu yang paling tepat," tegasnya.
Saat ini, BUMN karya yaitu PT Hutama Karya, sudah siap untuk membangun proyek tersebut. Namun pelaksanaan proyek ini masih terkendala, karena belum keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) penunjukan Hutama Karya sebagai pelaksana proyek, yang masih tertahan di Sekretariat Kabinet.
Direktur Utama Hutama Karya Tri Widjajanto optimistis proyek ini bisa segera cepat terealisasi, apalagi lahan yang digunakan umumnya dimiliki oleh para BUMN perkebunan seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN), sehingga mudah koordinasi. Kalangan perbankan juga diharapkan mendukung penuh proyek ini.
(feb/dnl)
